Anggota DPRD Jatim Nur Faizin : Aktivisme dan Politik Tak Bisa Dipisahkan

menggapaiasa.com, SURABAYA -Idealnya, aktivisme dan politik sangat berkaitan erat bahkan tidak dapat dipisahkan terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis, juga perlu mendengar aspirasi dari aktivis. 

Konsep ini disadari betul oleh Anggota DPRD Jatim Nur Faizin.

Sebagai tokoh muda yang lahir dari rahim aktivisme, Nur Faizin memahami bahwa politik dan aktivisme tak boleh dipisahkan.

"Jadi bagi kami aktivisme itu adalah nafas perjuangan," kata Nur Faizin seperti dikutip Jumat (12/9/2025). 

Penegasan Nur Faizin ini disampaikan saat ini berbicara dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi TribunJatim Network, Tri Mulyono.

Podcast yang berlangsung di Studio Surabaya ini mengulas tentang aktivisme dan politik, jalan tengah perjuangan rakyat. 

Nur Faizin adalah legislator muda dari PKB yang kini duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim.

Pada Pemilu 2024 lalu, ia terpilih dari daerah pemilihan Madura.

Sebelum menjadi legislator, pemuda asli Sumenep itu merupakan aktivis dan banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi. Bahkan, sejak kuliah. 

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu pernah menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta pada tahun 2008-2009.

Lalu, pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009-2010. 

Nur Faizin juga aktif di organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama bahkan menduduki jabatan strategis.

Pada tahun 2020-2024, pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Kemudian pada periode ini, Nur Faizin menjabat sebagai Ketua PP GP Ansor. 

Pengalaman panjang Nur Faizin sebagai aktivis ini diakui membentuk pola pikir yang kini ia bawa ke jalur politik praktis di legislatif.

Baginya, aktivisme dan politik bukan dua hal yang bertolak belakang, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Sebab aktivisme memberi idealisme dan kedekatan dengan rakyat. 

Sementara politik menyediakan ruang formal untuk mengubah aspirasi menjadi kebijakan.

Meskipun, ia tak memungkiri adanya oknum politisi yang mantan aktivis terlena dengan kekuasaan hingga lupa jiwa aktivismenya.

Tantangan zona nyaman ini yang dijaga oleh Nur Faizin. Ia pun memastikan tidak anti kritik. 

Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, salah satu isu yang kini dikawal getol oleh Nur Faizin adalah soal fiskal daerah.

Sebab, fiskal Provinsi Jawa Timur kini menjadi tantangan ditengah berlakunya regulasi UU Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akibat regulasi ini, pendapatan Provinsi Jawa Timur memang menyusut.

Untuk memastikan kekuatan fiskal daerah tidak terganggu untuk kepentingan masyarakat, Nur Faizin kini mendesak Pemprov untuk berinovasi lebih jauh dengan menggali berbagai potensi pendapatan di luar sektor pajak. 

Misalnya, mengoptimalkan kinerja BUMD untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Lalu, juga memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai sumber baru pendapatan.

Ia tak ingin BUMD tak optimal bahkan merugi. Jangan sampai BUMD diisi personalia yang tak kompeten. 

Sehingga, pengelolaan BUMD kini didorong untuk lebih profesional.

"Upaya ini yang kemudian harus dipikir bersama bagaimana kemudian APBD ini tidak defisit," jelas Nur Faizin. 

BACA BERITA menggapaiasa.comLAINNYA DI GOOGLE NEWS