Analis Politik Boni Hargens Soroti Demo Pati,Jadi Pemicu Protes Besar,Pakai Istilah Jawa Spring

Analis politik Boni Hargens soroti kasus demo besar di Pati, menyebut menjadi pemicu aksi protes besar di Indonesia dan menyebutnya sebagai Jawa Spring

menggapaiasa.com - Aksi demonstrasi kolosal yang mengguncang berbagai kota di Indonesia pada Agustus 2025 lalu tidak sekadar mencerminkan kemarahan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen.

Lebih dari itu, aksi tersebut menunjukkan sebuah determinasi historis: bahwa kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat.

Analis politik Boni Hargens menilai fenomena ini dari perspektif makro.

Menurutnya, gelombang aksi massa belakangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian peristiwa yang berawal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan gerakan penolakan kenaikan pajak.

“Kita bisa saja mengkritisi kelemahan skenario manajemen efisiensi di Kementerian Keuangan, tetapi poinnya bukan hanya di situ,” ujarnya.

Boni menambahkan, sejak peristiwa di Pati, tanda-tanda potensi lahirnya gerakan kolosal sebenarnya sudah terlihat jelas.

Ia bahkan menyebut fenomena ini layak dijuluki “Jawa Spring”—meniru istilah “Arab Spring”, gelombang demokratisasi besar-besaran yang melanda Timur Tengah sejak akhir 2010.

Menurutnya, ada alasan historis mengapa Pati memiliki makna simbolis.

“Mereka memulai pembangkangan terhadap rezim kolonial Belanda pada masa lalu,” kata Boni, merujuk pada peran penting wilayah itu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Meski demikian, ia berharap gejolak seperti Arab Spring tidak benar-benar terjadi di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan analisis prediktif yang mendalam agar pemerintah bisa menyusun langkah mitigasi sejak dini.

“Dengan pola gerakan yang viral, masif, dan tak terbendung sejak kejadian Pati, semua institusi negara yang relevan disarankan melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam serta komprehensif mengenai situasi yang ada, lalu segera merumuskan langkah cegah dini yang efektif dan akurat,” tegasnya.

Boni menekankan pentingnya penerapan “intelligence-led policy”, yaitu kebijakan publik yang benar-benar berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan objektif.

“Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain yang kompleks.

Maka kebijakan publik sudah saatnya berbasis pada informasi intelijen,” tambahnya.

(menggapaiasa.com/Tribunnews.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)