Alasan Cina Menggunakan Satu Zona Waktu Meski Wilayahnya Luas

CINA dikenal sebagai negara dengan bentangan wilayah yang sangat luas, kurang lebih seluas daratan Amerika Serikat. Wilayahnya membentang lebih dari 5.000 kilometer dan mencakup sekitar 9,6 juta kilometer persegi, sehingga secara geografis seharusnya memiliki beberapa zona waktu yang berbeda.

Namun, fakta uniknya, Cina menerapkan satu zona waktu resmi, Waktu Standar Beijing (Beijing Standar Time/BST). Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari sejarah panjang dan pertimbangan politik yang mendalam.

Sejarah Penetapan Zona Waktu Tunggal

Sebelum era modern, saat Dinasti Qing berakhir pada 1912, Cina menggunakan lima zona waktu berbeda sesuai letak geografisnya, dengan perbedaan waktu antara lima setengah hingga delapan setengah jam dari Greenwich Mean Time (GMT). Namun, pada 1949, setelah Partai Komunis yang dipimpin Mao Zedong menguasai negara, ia menggunakan waktu Beijing untuk memperkuat persatuan nasional.

Keputusan tersebut dinilai masuk akal mengingat kondisi saat itu, ketika bangsa masih terpecah dan wilayah luas seperti Xinjiang belum sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kebijakan satu zona waktu ini pun bukan hal baru, karena India yang baru merdeka, dua tahun sebelumnya, juga menerapkan langkah serupa, seperti yang dinukil dari The Atlantic.

Alasan Politis dan Dampak Sosial Penetapan Zona Waktu Tunggal

Meskipun secara administratif hanya ada satu zona waktu, tetapi dampak sosialnya sangat terasa, khususnya di wilayah-wilayah yang secara geografis terletak jauh dari Beijing. Akademisi yang mengajar sejarah dan politik Tiongkok di Universitas St Thomas di Houston, AS, Yao-Yuan Yeh mengatakan waktu bersifat politis di Tiongkok dan digunakan untuk menanamkan rasa keterkaitan dan kendali.

“Ini digunakan untuk memperkuat narasi resmi bangsa Tiongkok yang bersatu di bawah kekuasaan Partai Komunis,” kata Yeh yang dikutip dari Al Jazeera.

Penetapan satu zona waktu resmi di Cina menjadi sumber ketegangan antara warga Uighur di Xinjiang dan pemerintah pusat Beijing. Kota Urumqi di Xinjiang secara geografis berada dua jam lebih lambat dari Beijing. Pengajar Yeh menjelaskan, kelompok minoritas lain seperti Tibet dan Mongolia juga harus mengikuti waktu yang ditentukan oleh Beijing. Meskipun ada manfaat praktis dan ekonomi, kebijakan ini sebenarnya menjadi simbol kekuasaan yang ingin ditegakkan oleh Partai Komunis sejak 1949, saat mereka berusaha mengonsolidasikan kendali penuh atas Tiongkok yang sebelumnya terpecah-pecah.

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping sejak 2012, perhatian lebih besar diberikan pada upaya asimilasi kelompok minoritas ke dalam budaya Tiongkok yang dominan yang diperjuangkan Partai Komunis. Sebagai bagian dari kebijakan ini, sambung Yeh, pemerintah mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk ide separatis, termasuk yang berkaitan dengan tuntutan zona waktu berbeda di antara kelompok minoritas.

Pengaturan waktu menjadi bagian dari narasi persatuan nasional yang ingin dibangun pemerintah, menyelaraskan seluruh wilayah dengan waktu Beijing. Aktivis Uighur-Kanada Rukiye Turdush menyatakan, pemaksaan waktu Beijing di Xinjiang hanyalah satu dari berbagai cara yang digunakan otoritas untuk mengumpulkan identitas budaya Uighur.

Selain waktu, pengontrolan bahasa, agama, budaya, serta ruang kehidupan merupakan upaya sistematis untuk mengikis identitas nasional Uighur. Pendekatan serupa juga dirasakan oleh kelompok minoritas lain di Tiongkok, yang harus tunduk pada aturan waktu ketat dari pemerintah pusat Beijing.

Negara Lain yang Memiliki Zona Waktu Tunggal

India juga termasuk negara yang menggunakan satu zona waktu tunggal, yakni Indian Standard Time (IST). Seperti yang dilansir India Today, IST sudah diterapkan sejak masa penjajahan Inggris dan tetap dipertahankan hingga setelah India merdeka.

Meski wilayah India membentang hampir 3.000 kilometer dari timur ke barat dan secara teknis memiliki perbedaan waktu matahari sekitar dua jam, pemerintah memilih untuk mempertahankan satu zona waktu. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi dan memperkuat rasa persatuan nasional di antara rakyatnya. Melalui penetapan satu zona waktu, koordinasi kegiatan dan komunikasi di seluruh negeri menjadi lebih mudah dan efisien.