Konferensi 20 Tahun MoU Helsinki: Perdamaian Aceh Jadi Sorotan 2025

Layar Berita – Pemerintah Aceh bersama Diaspora Global Aceh akan menggelar International Conference on Peace – Lessons Learned from 20 Years of Aceh Peace pada Rabu, 20 Agustus 2025, di Auditorium Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, serta dapat diikuti secara daring melalui platform Zoom.

Konferensi ini digelar dalam rangka memperingati 20 tahun Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Perjanjian tersebut mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung lebih dari tiga dekade di Aceh sekaligus menjadi tonggak perdamaian yang kini memasuki dua dekade.

Refleksi Dua Dekade Damai

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan pentingnya momentum ini sebagai ruang refleksi dan konsolidasi perdamaian.

“MoU Helsinki adalah landasan yang membawa Aceh keluar dari konflik menuju perdamaian. Dua dekade kemudian, kita harus memastikan perdamaian ini berlanjut, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi global,” ujarnya.

Lebih dari 130 tokoh masyarakat Aceh dipastikan hadir, mulai dari akademisi, diplomat, purnawirawan TNI/Polri, hingga politisi dan diaspora Aceh. Beberapa nama yang diundang antara lain Sofyan Djalil, Fachrul Razi, Abdullah Puteh, dan Rizal Sukma.

Ketua Umum Diaspora Global Aceh, Dr. Mustafa Abubakar, menyatakan bahwa konferensi ini bukan sekadar mengenang perjalanan damai, tetapi juga membahas tantangan ke depan.

“Dua puluh tahun damai Aceh adalah warisan berharga, sekaligus pembelajaran bagi dunia bahwa konflik bisa diselesaikan melalui dialog,” tegasnya.

Perdamaian Kembali Jadi Isu Sentral Politik

Ketua PCNU Lhokseumawe, Tgk. Rizwan Haji Ali, menilai bahwa tahun politik 2025 menandai kembalinya isu perdamaian ke panggung utama, terutama dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Mualem.

“Selama hampir satu dekade terakhir, isu perdamaian cenderung berada di pinggiran. Namun, 2025 menjadi titik balik yang menentukan,” ujar Tgk Rizwan yang juga dosen pada program studi ilmu politik FISIP Universitas MalikussalehSenin, 18 Agustus 2025.

Ia menilai tantangan saat ini bukan hanya mempertahankan kondisi tanpa konflik, melainkan merumuskan makna perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif.

“Perdamaian hari ini harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keduanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan,” tegas Rizwan.

Menurutnya, tugas besar Mualem ke depan adalah merancang visi perdamaian dan kesejahteraan sebagai satu kesatuan utuh. “Perdamaian dan kesejahteraan adalah saudara kembar. Pekerjaan besar hari ini adalah menyatukan keduanya dalam narasi dan kebijakan nyata,” pungkasnya.***