WALHI Tolak Uji Petik Satgas Geothermal Flores, Sebut Proyek Sarat Masalah

Pikiran Rakyat - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menolak hasil uji petik tim satuan tugas atau satgas penyelesaian masalah panas bumi (geothermal) di Pulau Flores dan Lembata yang dibentuk oleh Gubernur NTT Melkiades Laka Lena. Pasalnya, lembaga ini menduga adanya kejahatan intelektual oleh satgas dan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan dalam siaran pers yang diterima menggapaiasa.com, merespons hasil uji petik lapangan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Uji Petik Satuan Tugas Penyelesaian Masalah PLTP di Pulau Flores pada Jumad, 4 Juli 2025 di Ruang Rote-Sabu Hotel Harper, Kota Kupang.

WALHI melihat, akademisi yang tergabung dalam satgas tersebut terkesan seperti perpanjangan tangan pemerintah dan pihak-pihak yang ingin proyek panas bumi tetap berlanjut meski masif gelombang penolakan masyarakat di Flores dan Lembata.

"WALHI menilai sejumlah akademisi tersebut telah melakukan kejahatan intelektual dan menghina ilmu pengetahuan karena diduga bersekongkol dengan para pihak yang memaksakan proyek ini yang jelas-jelas membawa petaka baik petaka sosial budaya, ekonomi dan petaka lingkungan serta mengabaikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban," tulis WALHI NTT.

Satgas Abal-abal

Secara tegas, WALHI meragukan integritas para akademisi dalam tim satgas tersebut. Bahkan, terang-terangan mengatakan satgas bentukan orang nomor satu di NTT itu abal-abal dan menduga sudah dibiayai oleh pemerintah.

"Satgas penyelesaian masalah geothermal di Pulau Flores dan Lembata bentukan Gubernur Melkiades Laka Lena sebagai tim abal-abal dan uji petik yang dilakukan hanya sandiwara. Tim Satgas yang terdiri dari akademisi-akademisi yang sejak awal diduga dibiayai oleh pemerintah dan pihak pelaksana proyek untuk mendukung pelaksanaan proyek (panas bumi)," tulis WALHI.

Pasalnya, dalam temuan WALHI, tim satgas selama proses uji petik lapangan tidak melakukan pendekatan yang menyeluruh. Mereka hanya menemui pihak-pihak tertentu.

"Selama uji petik, satgas tersebut hanya bertemu dengan para pemilik lahan dan kelompok-kelompok yang pro tanpa menggali informasi atau pikiran dari para pihak kontra serta masyarakat lainnya di wilayah proyek geothermal yang juga menjadi bagian dari terdampak proyek panas bumi," tulis WALHI.

Tak heran, menurut WALHI, dalam laporan hasil uji petik tim satgas tersebut seolah-olah tidak ada masalah yang berarti dengan proyek geothermal di Flores dan Lembata.

Padahal, geothermal di Flores dan Lembata sarat akan masalah.

Apalagi, sejak awal, pelaksanaan proyek tersebut tanpa melibatkan Lembaga-lembaga independent atau pihak NGO dan para pemerhati lingkungan hidup yang selama ini serius mengadvokasi masalah panas bumi baik di Pulau Flores maupun Lembata.

Deretan Masalah Temuan WALHI

WALHI NTT menemukan sejumlah masalah-masalah di lapangan yang terkait dengan proyek geothermal di NTT, baik secara sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Masalah sosial dan ekonomi, misalnya ada keluarga yang tidak lagi harmonis. Masyarakat kehilangan sumber penghasilan karena lahan yang rusak.

"Lahan milik warga rusak sehingga mereka memutuskan untuk merantau di luar negeri dan ada juga yang kehilangan tempat tinggal karena di dalam rumahnya muncul semburan lumpur panas dan atap rumahnya mengalami korosi berulang setelah geothermal beroperasi seperti yang terjadi di Nage dan Mataloko Kabupaten Ngada. Persediaan air bersih yang semakin berkurang," tulis WALHI.

Sementara masalah kesehatan yang menimpa warga, seperti warga terpapar penyakit kulit dan pernafasan.

Terkait situasi tersebut, WALHI menyatakan mosi tidak mempercayai satgas dan hasil uji petik lapangan.

"WALHI menyatakan mosi tidak mempercayai sejumlah akademisi yang tergabung dalam tim satgas tersebut, termasuk Pri Utami, Kepala Geothermal Research Center FT universitas Gadjah Mada yang sejak awal mendukung proyek tersebut tanpa mengetahui persis kondisi di tengah masyarakat," tulis WALHI.***