Prabowo Sebut Kasus Beras Oplosan Setara Subversi Ekonomi, Menikam Rakyat...

JAKARTA, menggapaiasa.com– Presiden Prabowo Subianto menilai praktik beras oplosan sebagai kejahatan ekonomi yang sangat berat.

Ia menyebutnya sebagai subversi ekonomi karena merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

"Saya dapat laporan, kerugian yang dialami bangsa Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun. Berarti dalam 5 tahun Rp 1.000 triliun," kata Prabowo dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang disiarkan daring, Minggu (20/7/2025).

"Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat," tegasnya.

Ia menambahkan, uang Rp 100 triliun bisa digunakan untuk membangun banyak hal.

Sedangkan Rp 1.000 triliun, menurutnya, bisa menjadi modal untuk menghapus kemiskinan dalam lima tahun.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap restu Presiden Prabowo dalam pengusutan kasus beras oplosan.

"Bukan lampu hijau, perintah. Aku jalankan. Bapak Presiden luar biasa secara tegas," ucap Amran dalam program "Rosi" Kompas TV yang tayang Kamis (17/7/2025).

Amran juga menyampaikan pengalamannya saat membongkar kasus pupuk palsu. Ia melaporkan temuan itu langsung kepada Presiden.

"Kemarin mafia pupuk. Aku berani katakan mafia. Kenapa? Kami periksa di laboratorium, ternyata kosong," ujarnya.

Tersangka dalam kasus tersebut berasal dari empat perusahaan swasta yang memproduksi pupuk jenis NPK. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan NPK di bawah standar, bahkan ada yang sama sekali tidak mengandung unsur hara.

Proses hukum kasus pupuk palsu itu sudah berjalan sejak Februari 2025.

Kementerian Pertanian sebelumnya menemukan praktik pengemasan ulang beras oplosan yang dijual sebagai beras premium. Beras itu telah beredar luas, termasuk di minimarket dan supermarket.

Investigasi dilakukan oleh tim gabungan Kementan, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan sejumlah lembaga lainnya. Hasilnya, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu.

Beberapa merek mencantumkan isi 5 kilogram, namun bobot aslinya hanya 4,5 kilogram. Ada juga pelanggaran pada komposisi dan label produk.

Terbaru, Amran menyampaikan, 26 dari 212 merek itu mengakui mengoplos beras.

"Kami sudah menyurat, 212 merek kami sampaikan langsung ke Pak Kapolri dan Kejaksaan Agung. Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui," ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (16/7/2025).