Pengemudi Soroti Komitmen Pemerintah Soal Zero Truk ODOL

menggapaiasa.com, Jakarta - Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rostianti kebingungan merespons pernyataan pemerintah ihwal aturan zero over dimension overload (ODOL). Kebijakan ini mengharuskan sopir truk tidak mengangkut muatan berlebih karena membahayakan pengendara lain di jalan raya.

Menurut Ika, pemerintah belum mempunyai langkah teknis dalam merealisasikan kebijakan ini tanpa harus merugikan para sopir. “Kalau memang komitmen zero ODOL, proses menuju ke sananya itu bagaimana,” kata Ika kepada Tempo, Ahad, 20 Juli 2025.

Ia menilai sejauh ini pemerintah masih berkutat dengan narasi bahwa truk ODOL itu membahayakan dan merusak infrastruktur jalan. Namun, narasi ini tidak dibarengi dengan skema jitu untuk mengatasi munculnya truk ODOL tanpa menghilangkan hak-hak para sopir untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Menurut Ika, persoalan truk ODOL ini sangat kompleks dan tidak bisa hanya diawasi oleh satu kementerian atau lembaga saja. Ia mencontohkan pada aspek harga bahan pokok, pemerintah harus masuk mengatur harga di pasaran karena ini berpengaruh terhadap pendapatan para sopir saat mengangkut muatan mereka.

Jika harga di pasaran tidak sesuai untuk menutupi upah perjalanan sopir truk, kata Ika, mereka terpaksa mengangkut muatan berlebih supaya bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Sementara, jika pemerintah hanya menekan sopir untuk membawa muatan normal, kebijakan itu bakal sulit terealisasi di kondisi sekarang ini.

“Coba dong pemerintah itu intervensi harga di pasaran, beri subsidi dan intensif untuk sopir truk. Saya yakin zero ODOL ini akan bisa terealisasi dengan mudah,” ucap Ika.

Menurut dia, sopir truk terpaksa membawa muatan berlebih demi menutupi biaya sehari-hari mereka. Di antaranya biaya bahan bakar, biaya perjalanan, dan pungutan liar.

Ika juga mengomentari rekomendasi pemerintah yang mewajibkan sopir truk terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Menurut Ika, usulan ini sangat baik, tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan sopir truk yang sangat kompleks.

Dia mengatakan pemerintah perlu lebih detail mengatur dan harus ikut campur dalam aspek barang angkutan yang bakal dimuat ke dalam truk, sesuai dengan standarisasi dan pabrikan armadanya. Ika sejauh ini belum melihat komitmen pemerintah untuk hal tersebut.

Adapun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bakal tetap menjalankan aturan zero ODOL meski banyak penolakan dari pengemudi truk. Menurut Agus, penerbitan angkutan bermuatan lebih itu menjadi prioritas karena dampaknya terhadap keselamatan pengguna jalan.

Agus menyadari bahwa banyak pengemudi truk yang menolak aturan ini karena khawatir terbebani. Pemerintah berupaya mencari alternatif supaya kebijakan zero ODOL bisa terlaksana dengan baik. “Kami bertekad kali ini benar-benar sukses. Banyak hal yang perlu dikawal agar tidak kembali menemukan jalan buntu,” kata Agus saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.

Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan bahwa truk ODOL berkontribusi besar terhadap penyumbang kecelakaan di jalan dengan total 10,5 persen dari 150.906 kejadian. Jumlah ini terhitung besar dan pemerintah harus ikut andil dalam pengurangannya untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan.

Selain itu, kehadiran truk dengan angkutan berlebihan dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Hal ini menyebabkan semakin banyak jalan berlubang, hancur, dan tidak dapat digunakan lagi dengan nyaman oleh pengendara lain. “Kita boleh punya banyak alasan. Tetapi kita ingin siapapun selamat di jalan,” ucap Agus.

Salah satu solusi agar kebijakan zero ODOL itu ditaati oleh pengemudi truk adalah dengan peningkatan kesejahteraan para sopir. Selain itu AHY berencana mendorong pemberantasan pungutan liar yang merugikan proses distribusi logistik di jalan raya. Dia mengklaim pemerintah bersama aparat penegak hukum akan berjibaku untuk memberantas pungutan liar ini.