Legislator PDIP Kecam Fadli Zon: Pernyataan Soal Rudapaksa Massal 1998 Sangat Melukai

menggapaiasa.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends, mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyangkal kebenaran kasus rudapaksa massal dalam Tragedi 1998.

Mercy menilai pernyataan tersebut melukai para korban dan para aktivis yang sejak lama berjuang mengungkap dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pada Rabu (2/7/2025).

“Yang belakangan ini mendapat tanggapan yang sangat keras, menimbulkan polemik yang sangat panjang di tingkat nasional dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk kalangan aktivis, perempuan, sejarawan dan sebagainya,” kata Mercy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Mercy datang dengan membawa tiga dokumen resmi sebagai bentuk tanggung jawab dan klarifikasi.

Ketiga dokumen tersebut adalah hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), hasil penelitian dari lembaga Space Heroculture PBB, serta laporan “Membuka Kembali 10 Tahun Pascakonflik” yang diterbitkan Komnas Perempuan.

“Hari ini saya datang resmi, Pak, dengan tiga dokumen resmi: dokumen hasil temuan TGPF, dokumen dari Space Heroculture PBB, dan dokumen dari Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual pascakonflik,” ucapnya.

Mercy yang juga merupakan bagian dari tim pencari fakta Komnas Perempuan selama konflik Maluku, mengungkapkan bahwa pernyataan yang mempertanyakan keberadaan kekerasan seksual terhadap perempuan sangat menyakitkan bagi para aktivis, terutama mereka yang menyaksikan langsung penderitaan korban.

“Statement Bapak beberapa waktu yang lalu cukup melukai kami semua, terutama kami sebagai aktivis perempuan,” tegasnya.

Mercy mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung terlibat dalam pendokumentasian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di masa konflik.

“Saya pada saat kerusuhan Maluku 1999–2001 termasuk dalam tim pencari fakta Komnas Perempuan dan mendokumentasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama masa konflik,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak satu pun korban, yang berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya saat itu karena tekanan dan represi yang sangat berat, serupa dengan situasi yang terjadi dalam tragedi 1998.

“Tidak satu pun korban berani untuk menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada saat kerusuhan 1998,” katanya.

Pernyataan yang mempertanyakan kebenaran dari kekerasan seksual massal dinilai tidak hanya meragukan kerja dokumentasi para aktivis, tapi juga menjadi bentuk pengabaian terhadap trauma yang dialami para korban.

“Jadi kalau kemudian Bapak mempertanyakan kasus perkosaan massal dan seterusnya, ini cukup amat sangat melukai kami, Pak. Cukup amat sangat melukai kami,” ucap Mercy.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menjadi korban intimidasi bahkan kekerasan karena mengungkap kebenaran.

“Sehingga kebetulan kemudian Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran. Ini amat sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti kami,” pungkas Mercy.