Legislator PDIP Desak Hentikan Proyek Penulisan Sejarah, Fadli Zon Diminta Minta Maaf

menggapaiasa.com , JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bisa menyetop proyek penulisan ulang sejarah yang ditargetkan selesai 17 Agustus 2025.

Mercy berkata demikian saat hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menbud Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

"Kami percaya, ya, Pak, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, Rabu.

Mercy mengatakan banyak pihak bakal terluka apabila proyek penulisan ulang sejarah tetap dipaksakan diselesaikan pemerintah.

Terlebih lagi, kata dia, pemerintah dalam menulis ulang sejarah akan memilih-memilih narasi yang dimuat dalam buku.

"Kalau memilih-memilih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu," kata alumnus Universitas Pattimura (Unpatti) itu.

Toh, kata dia, Menbud Fadli sempat mempertanyakan terjadinya kasus pemerkosaan massal 1998 ketika proyek penulisan ulang sejarah sedang digarap.

Mercy mengatakan pernyataan Fadli yang bersikukuh mempertanyakan terjadinya kasus pemerkosaan massal melukai banyak pihak.

"Ini cukup-cukup amat sangat melukai kami, Pak. Cukup amat sangat melukai kami," ujar legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku itu.

Mercy mengatakan banyak wanita menjadi korban kekerasan seksual pada 1998 yang tersebar di Aceh, Papua, hingga Maluku.

"Saya saksi sejarahnya," ujar Wakil Ketua DPRD Maluku itu.

Mercy melanjutkan dokumen kasus pemerkosaan yang banyak dan kekerasan seksual juga terekam di Komnas Perempuan.

Namun, kata dia, pihak Komnas Perempuan tidak mengungkap dokumen karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Mercy pun menuntut Fadli meminta maaf ke publik setelah meragukan pemerkosaan massal pada 1998 saat proyek penulisan ulang sejarah dilakukan.

"Kami sangat berharap permintaan maaf," ujarnya. (ast/jpnn)