Judul yang lebih menarik dan ringkas, tetap dalam Bahasa Indonesia: **"Koalisi Masyarakat Sipil Ramaikan Rapat DPR Bersama Fadli Zon"** Alternatif lain jika ingin nuansa lebih tajam: **"Fadli Zon Dihadapkan pada Tuntutan Masyarakat Sipil di Rapat DPR"**

menggapaiasa.com , Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon hari ini, 2 Juli 2025. Koalisi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan.

Pantauan Tempo , massa aksi yang berjumlah sekitar sepuluh orang mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10.00 WIB. Mereka duduk di balkon atas.

Setelah masing-masing fraksi DPR meberikan tanggapan atas pemaparan Fadli Zon, massa yang hadir membentangkan spanduk warna hitam bertuliskan 'Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat'.

"Hentikan pemutihan sejarah! " ujar massa aksi sambil berteriak yang seketika menghentikan rapat di ruang Komisi X, kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Pandangan audiens langsung teralih ke massa aksi. Mereka kemudian bergantian menyerukan agar pemerintah mendengar aspirasi masyarakat.

"Dengarkan suara korban!" kata mereka. Mass aksi juga menuntut untuk penolakan pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto. Mereka menyerukan untuk melawan sisa-sisa Orde Baru.

Interupsi itu berlangsung singkat. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hardian Irfani lalu meminta massa aksi untuk kembali duduk dan memanggil petugas pengamanan dalam DPR untuk mengambil alih. "Cukup ya, tolong kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," ucapnya.

Selepas itu, Pamdal menggiring massa aksi untuk keluar. Saat keluar pintu balkon, massa aksi meneriakkan seruan untuk menghentikan penulisan ulang sejarah. Mereka sempat bersitegang dengan Pamdal yang merebut atribut demo. Akhirnya Pamdal menyita sejumlah poster dan spanduk itu.

Rapat kembali berlangsung sementara massa aksi memilih meninggalkan gedung parlemen. Rapat ini sesungguhnya membahas realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025. Namun, Komisi X turut menyoroti proyek penulisan ulang sejarah terutama setelah Fadli Zon menyangkal perkosaan massal pada kerusuhan 1998.