ICC: Hungaria Langgar Statuta Roma karena Tolak Tangkap Netanyahu

menggapaiasa.com, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyatakan bahwa Hungaria gagal memenuhi kewajiban internasionalnya berdasarkan Statuta Roma karena tidak menjalankan perintah ICC untuk menangkap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu saat berkunjung ke negara itu pada April lalu.

Pemimpin Israel menerima sambutan karpet merah dari Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dalam kunjungan kenegaraan, yang menentang surat perintah penangkapan ICC. Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait genosida di Gaza.

"Hungaria gagal memenuhi kewajiban internasionalnya berdasarkan Statuta Roma dengan tidak mengeksekusi permintaan Mahkamah untuk menahan sementara Netanyahu saat dia berada di wilayah Hongaria pada 3-6 April 2025," kata tiga hakim ICC dalam pernyataannya pada Kamis malam seperti dilansir Anadolu.

Para hakim ICC menyebut masalah itu sedang dirujuk ke Majelis Negara-Negara Pihak (Assembly of States Parties/ASP) — badan pengatur mahkamah itu — yang akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan.

Langkah selanjutnya akan dipertimbangkan pada pertemuan tahunannya pada Desember.

Netanyahu mengunjungi Hungaria setelah ICC mengeluarkan surat perintah rahasia untuk menangkapnya pada November 2024, yang kemudian diumumkan kepada publik pada hari yang sama. Kunjungan itu, menurut ICC, sudah dijadwalkan sebelumnya.

"Netanyahu datang atas undangan pemerintah Hungaria. Jadi, kunjungan itu bukan kejutan," kata ICC dalam pernyataan itu.

Kendati Biro Administrasi ICC telah menghubungi Hungaria sejak 21 Maret 2025, termasuk menawarkan pertemuan dan panduan hukum, pemerintah Hungaria menolak berkonsultasi dengan mahkamah itu.

Begitu Netanyahu tiba di negara itu, ICC secara resmi mengirim permintaan resmi penangkapan pada 3 April, tetapi pemerintah Hungaria tidak mengambil tindakan apa pun.

Dalam kunjungan Netanyahu tersebut, Orbán mengatakan seperti dilansir ABC News bahwa komitmen negaranya terhadap ICC "setengah hati" dan memulai proses penarikan Hungaria dari pengadilan kriminal dunia tersebut.

Orbán menandatangani Statuta Roma, perjanjian yang membentuk pengadilan tersebut, pada 2001 selama masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri.

ICC menolak argumen Hungaria bahwa Parlemen tidak pernah memasukkan statuta pengadilan tersebut ke dalam hukum Hungaria. Panelis hakim menyatakan bahwa "Hungaria bertanggung jawab untuk memastikan adanya undang-undang tersebut."

ICC menegaskan bahwa ketiadaan atau kelemahan hukum domestik tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati.

"Ketiadaan atau ketidaksesuaian legislasi domestik tidak dapat membenarkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban negara pihak berdasarkan Statuta Roma," kata ICC.

Keputusan ini diambil ketika populasi Palestina di Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta jiwa sedang berada dalam krisis kemanusiaan yang dahsyat, dan kini sangat bergantung pada bantuan terbatas yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut.

Netanyahu dan Gallant dituduh menggunakan "kelaparan sebagai metode peperangan" dengan membatasi bantuan kemanusiaan, dan secara sengaja menargetkan warga sipil dalam kampanye Israel melawan Hamas di Gaza, yang kini setdaiknya menewaskan hampir 60.000 warga, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Ini adalah ketiga kalinya dalam setahun terakhir ICC menyelidiki salah satu negara anggotanya karena gagal menangkap tersangka.

Pada Februari, para hakim ICC meminta Italia untuk menjelaskan mengapa negara tersebut memulangkan seorang pria Libya, yang diduga melakukan penyiksaan dan pembunuhan, dengan pesawat militer Italia alih-alih menyerahkannya ke pengadilan.

Pada Oktober, para hakim ICC melaporkan Mongolia ke badan pengawas pengadilan karena gagal menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin ketika beliau mengunjungi negara Asia tersebut.