BPS: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Bisa Mengidentifikasi Risiko Stunting

menggapaiasa.com , Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bisa mendeteksi risiko stunting menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kita bisa mengetahui secara detail adanya risiko stunting akibat gizi sensitif,” kata Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam keterangan tertulis pada Senin, 21 Juli 2025.

Sonny mengatakan data yang menjangkau 285,8 juta individu dan 93 juta keluarga bisa mengidentifikasi karakteristik penting dari keluarga yang berisiko mengalami stunting. Data itu mencakup kondisi rumah seperti alas, lantai, dinding, hingga kondisi sanitasi. “Sehingga kita bisa tahu juga potensi stunting di keluarga tersebut," ujar dia.

Sonny mengatakan BPS juga siap mendukung pemanfaatan akal imitasi (AI) dalam penanganan stunting. Menurut Sonny, stunting bisa menjadi pilot project penting dalam pemanfaatan data science untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Pernyataan itu disampaikan Sonny dalam agenda penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara lembaganya dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Adapun Menteri Koordinator PMK Pratikno mengatakan perjanjian itu merupakan kerja sama strategis dalam orkestrasi integrasi data stunting. Ia menegaskan penanggulangan stunting harus dilakukan dengan basis data yang akurat. “Jadi, kita tahu betul di mana masalahnya, apa sebabnya, dan kemudian intervensinya seperti apa,” kata Pratikno.

Menurut Pratikno, Indonesia terlalu beragam sehingga pemerintah tidak bisa lagi menggunakan kebijakan penanganan stunting yang sifatnya homogen. “Oleh karena itu, akurasi data menjadi sangat penting," ujar dia.

Ia berharap pemerintah bisa menyusun kebijakan yang tepat sasaran dengan penjalinan keterhubungan data lintas sektor. "Sehingga, kami di Kemenko PMK siap melakukan orkestrasi dengan perangkat kebijakan yang lebih akurat. Kita sebutnya sebagai Precision Policy," kata Pratikno.

Sementara itu Sekretaris Menteri Koordinator PMK Imam Machdi menyatakan penandatanganan PKS ini ditujukan untuk mendukung satu data stunting. Ia berharap orkestrasi data bisa memberikan precision policy di bidang stunting dan pembangunan manusia lainnya.

Adapun penandatanganan PKS mencakup tiga ruang lingkup utama. Pertama adalah integrasi DTSEN BPS dengan data Kementerian Kesehatan serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Kemudian penyusunan indikator dan model di bidang stunting.

Selain itu, kata Imam, terdapat kesepakatan simulasi intervensi berbasis AI dan pengembangan dashboard orkestrasi sebagai alat bantu pembuatan kebijakan. "Kita akan menyusun model dan indeks kerawanan stunting yang bisa kita identifikasi dengan baik. Kita sangat berharap ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat," kata Imam.