Bertemu Erick Thohir, Fahri Hamzah Usul Ada BUMN yang Jadi Bulog Perumahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengusulkan agar ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi seperti Bulog, namun mengurusi perumahan. Adanya lembaga tersebut diharapkan dapat menekan penjualan rumah subsidi di kawasan Jabodetabek menjadi sekitar Rp 110 juta pada tahun depan.

Seperti diketahui, Bulog bertugas untuk membeli gabah di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah, mengolah gabah tersebut, dan menjualnya ke masyarakat sesuai harga eceran tertinggi. Sama halnya dengan Bulog perumahan, Fahri mengatakan perusahaan pelat merah akan membeli rumah subsidi hasil konstruksi pengembang dan menjualnya ke masyarakat dengan harga rendah.

"Dalam skema tersebut, subsidi pemerintah akan berubah dari cicilan menjadi tanah.  Karena itu, harga rumah subsidi akan jauh lebih murah menjadi antara Rp 100 juta sampai Rp 120 juta per unit," kata Fahri di Gedung Kementerian BUMN, Jumat (25/7).

1. Fahri menyampaikan telah mengusulkan agar replikasi tugas Bulog untuk bidang perumahan dapat dikerjakan oleh BUMN eksisting. Fahri belum memastikan apakah perusahaan pelat merah yang dimaksud adalah Perum Perumnas atau bukan.

   Menurutnya, pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini terkait usulan tersebut lebih fokus padat tugas BUMN membeli seluruh rumah subsidi. "Masalah utama sektor perumahan setelah harga tanah yang tinggi adalah off taking," katanya.

   Fahri menjelaskan harga tanah berkontribusi sekitar 40% dari harga rumah di dalam negeri. Dengan demikian, harga rumah subsidi dapat ditekan menjadi 60% dari posisi saat ini dengan subsidi tanah dan skema off taking melalui perusahaan milik negara.

   Secara rinci, pemerintah mengatur harga rumah bersubsidi ke dalam lima kelompok harga berdasarkan zonasi, yakni:

   - Jawa kecuali Jabodetabek: Rp 166 juta per unit

   - Sulawesi: Rp 173 juta per unit

   - Kalimantan Rp 182 juta per unit

   - Jabodetabek, Maluku, Bali, Nusa Tenggara: Rp 185 juta per unit

   - Papua dan Papua Barat: Rp 240 juta per unit.

   Selain menekan harga rumah, Fahri berpendapat skema off taking rumah subsidi dapat meningkatkan kepastian pengembang. Fahri menduga ada masalah dalam proses penjualan rumah saat ini.

   "Katanya angka kebutuhan atau backlog perumahan antara 10 juta unit sampai 15 juta unit, tapi kenapa penjualan rumah subsidi sulit? Ini pasti ada masalah," katanya.

   Sebelumnya, Fahri berencana menghapus program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) paling cepat mulai tahun depan. FLPP merupakan skema subsidi pemerintah yang menetapkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tetap sebesar 5% selama 20 tahun.

   Menurut Fahri, skema subsidi bunga ini justru memperlambat penyerapan rumah subsidi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan mengganti skema subsidi kredit menjadi subsidi atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

   “Kami ada rencana menerbitkan kebijakan bahwa Kementerian Keuangan bisa menjual atau menyewakan dengan tarif murah tanah negara di daerah tertentu,” ujar Fahri dalam acara di Hotel Mulia Senayan, Rabu (18/7).