Berkat Intervensi Menyeluruh, Kemiskinan di Jawa Tengah Turun Jadi 9,48 Persen

menggapaiasa.com– Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada Jumat (25/7), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang mencapai 9,58 persen.

Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, atau berkurang 29,65 ribu orang dibandingkan September 2024.

Penurunan juga tercatat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dari 9,71 persen pada Maret 2024 menjadi 9,10 persen pada Maret 2025. Sedangkan di pedesaan, terjadi penurunan dari 11,34 persen (Maret 2024) menjadi 9,92 persen (Maret 2025).

Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 mencapai 1,84 juta orang, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025. Di periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang dari 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di berbagai sektor. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Kemiskinan itu kan indikatornya banyak. Dari indikator-indikator yang ada itu, sudah kita kerjakan semuanya,” kata Taj Yasin di kantornya pada Jumat (25/7).

Namun ia menegaskan bahwa capaian ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor agar penurunan kemiskinan semakin masif. “Penurunan ini, menurut kami, masih perlu dimasifkan lagi,” tagasnya.

Taj Yasin juga menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemprov Jateng juga mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah. Tujuannya agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Taj Yasin menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas dalam menangani kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa tidak cukup satu dinas saja yang bergerak, karena kemiskinan melibatkan banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal.

“Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus kita hilangkan, kita tanggalkan,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar semua dinas ikut bertanggung jawab terhadap seluruh indikator kemiskinan, bukan hanya yang sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya)

“Maka indikator-indikator kemiskinan ini harus kita titipkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain,” tegasnya.