Wamendagri: Pilkada Ulang di Bangka Belitung Merubah Sejarah Indonesia dan Dunia

menggapaiasa.com— Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Serentak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan momen bersejarah, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia. Ia menyebut, pelaksanaan PSU dalam konteks pilkada serentak baru pertama kali terjadi dalam sejarah.

"Ini baru pertama kali Indonesia menggelar pilkada serentak disertai pemungutan suara ulang untuk kepala daerah. Bahkan bisa jadi, ini pertama kali di dunia. Maka wajar jika masih ditemukan beberapa kekurangan," kata Ribka Haluk saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Ulang di Pangkalpinang, Jumat (20/6).

Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam forum koordinasi bersama pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta unsur TNI dan Polri, guna memantapkan kesiapan pelaksanaan PSU di dua daerah, yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Menurutnya, penyelenggaraan PSU merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga demokrasi yang sehat dan konstitusional. Oleh karena itu, seluruh proses harus berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.

"PSU ini harus tuntas tahun ini. Jika hingga akhir tahun tidak menghasilkan kepala daerah terpilih, maka sesuai regulasi, pemilihan ulang akan digelar kembali pada 2026," tegasnya.

Pelaksanaan PSU ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selain itu, teknis pendanaan dan penyelenggaraan juga mengacu pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 mengenai sumber pembiayaan pilkada dari APBD.

Wamendagri menyampaikan bahwa kehadirannya di Bangka Belitung bertujuan untuk menilai langsung kesiapan semua pihak dalam penyelenggaraan pilkada ulang, sekaligus menyusun laporan ke Menteri Dalam Negeri dan sebagai bahan pembahasan dalam rapat bersama DPR RI.

"Hari ini saya ingin mendengar langsung dari daerah sejauh mana progres, kendala, dan kesiapan, baik dari penyelenggara maupun dari sisi keamanan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh KPU dan Bawaslu, tetapi memerlukan kolaborasi kuat seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat.

Komitmen Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu

Dalam rakor tersebut, hadir pula perwakilan dari KPU dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung yang memaparkan tahapan persiapan teknis dan logistik, serta langkah pengawasan yang akan diperkuat guna memastikan PSU berjalan adil dan transparan.

Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung pendanaan dan fasilitas yang dibutuhkan penyelenggara pemilu. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang dan Penjabat Bupati Bangka juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi sudah berjalan baik dan akan terus dimaksimalkan menjelang hari pemungutan suara.

Ribka Haluk juga mengapresiasi semangat dan kesiapan dari semua pihak. Ia berharap pelaksanaan PSU ini menjadi contoh keberhasilan demokrasi yang bertanggung jawab, sekaligus membuka mata dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan pemilu ulang secara damai dan terukur.

“Pilkada serentak dan PSU di Bangka Belitung ini akan tercatat dalam sejarah. Kita tunjukkan bahwa demokrasi kita bisa dikoreksi dan diperbaiki secara elegan, tanpa konflik,” pungkasnya.

PSU di dua wilayah tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, aktif berpartisipasi, dan menjaga kondusivitas selama proses berlangsung. ***