Sulawesi Selatan Berpotensi Menjadi Tiga Provinsi: Luwu Raya dan Bugis Timur Siap untuk Bersatu Mandiri

PR GARUT — Wacana pemekaran wilayah Sulawesi Selatan kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tingkat daerah maupun nasional. Provinsi yang saat ini menaungi 21 kabupaten dan tiga kota itu berpeluang terbagi menjadi tiga provinsi baru: Provinsi Sulawesi Selatan (induk), Provinsi Luwu Raya, dan Provinsi Bugis Timur.

Langkah ini diyakini dapat menjadi strategi jangka panjang untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta menjawab aspirasi lama masyarakat di wilayah timur dan utara provinsi tersebut.

1. Provinsi Luwu Raya: Menghidupkan Warisan Kerajaan Tua

Luwu Raya, yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, dirancang sebagai provinsi baru dengan luas 17.692,23 km². Wilayah ini merupakan bekas kekuasaan Kerajaan Luwu yang kaya sejarah dan budaya, serta dihuni oleh 12 suku lokal seperti To Bugis dan To Toraja.

Kota Palopo diproyeksikan menjadi ibu kota Provinsi Luwu Raya. Untuk memenuhi persyaratan pembentukan provinsi, rencana pembentukan Kabupaten Luwu Tengah juga tengah dikaji sebagai salah satu syarat minimal lima wilayah administratif.

Populasi wilayah ini diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa atau sekitar 13% dari total penduduk Sulawesi Selatan. Selain sektor pertanian dan tambang nikel, Luwu Raya juga memiliki pelabuhan penting yang menghubungkan kawasan timur Indonesia.

2. Provinsi Bugis Timur: Segitiga Emas Ekonomi di Jantung Sulsel

Bugis Timur menjadi provinsi potensial kedua, yang akan meliputi lima kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Sidenreng Rappang. Dengan luas sekitar 11.300,79 km², wilayah ini diyakini memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan dan populasi lebih dari 2 juta jiwa.

Tiga lokasi mencuat sebagai calon ibu kota:

• Watampone, pusat aktivitas ekonomi dan pelabuhan Bajo.

• Sengkang, terletak di tepi Danau Tempe, dengan posisi strategis di segitiga pertumbuhan ekonomi.

• Pompanua, kecamatan yang berada di simpul penghubung Bone-Wajo.

Gagasan pemekaran kabupaten seperti Bone Selatan, Bone Barat, dan Wajo Utara turut diperhitungkan untuk memperkuat syarat administratif provinsi ini. Provinsi ini akan berfokus pada sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil bumi.

3. Sulawesi Selatan Induk: Fokus Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pegunungan

Setelah pemekaran, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah induk akan mengelola wilayah tersisa seluas 17.721,46 km². Wilayah ini mencakup kabupaten seperti Pinrang, Tana Toraja, Maros, Pangkep, hingga Kepulauan Selayar, serta Kota Makassar dan Parepare.

Dengan komposisi ini, provinsi induk akan fokus pada pengembangan kawasan pesisir, transportasi laut, serta pelestarian budaya dan pariwisata Toraja. Kota Makassar tetap menjadi episentrum administrasi dan ekonomi, sekaligus menjadi penghubung utama ke Kawasan Indonesia Timur.

Evaluasi dan Tantangan

Meski wacana pemekaran wilayah Sulsel telah berlangsung selama bertahun-tahun, realisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain syarat administratif seperti kesiapan APBD, infrastruktur, dan dukungan legislatif, diperlukan kajian akademik mendalam serta persetujuan pemerintah pusat.

Pakar pemerintahan daerah, Prof. Ahmad Sunusi, menekankan bahwa "pemekaran bukan hanya memecah wilayah, tapi bagaimana memastikan wilayah baru mampu berdiri dan memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya."

Dengan sejarah panjang dan komposisi budaya yang beragam, Sulawesi Selatan memiliki modal kuat untuk melahirkan provinsi baru. Baik Luwu Raya maupun Bugis Timur memiliki potensi besar dalam pembangunan daerah dan pelestarian budaya lokal. Namun demikian, langkah ini harus diiringi dengan strategi pembangunan jangka panjang dan kepemimpinan daerah yang siap membawa perubahan.***