Pemerintah Gelontorkan Rp 12,59 Triliun untuk Program Rumah Subsidi FLPP Hingga Mei 2025

menggapaiasa.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp 12,59 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 31 Mei 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono memastikan bahwa pembiayaan investasi dalam APBN tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan perumahan, sehingga dapat memiliki rumah berkualitas dengan harga yang terjangkau.

"Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp 10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya," kata Thomas dalam konferensi pers belum lama ini.

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah. Angka tersebut terus menambah dari realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp 151,22 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. "Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp 18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp 11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah," beber Wamenkeu Thomas.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah model Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025.

Adapun sebelumnya, kuota FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan sebanyak 220 ribu unit dengan anggaran mencapai Rp 18,7 triliun. "Sekarang, ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu akan menjadi 350 ribu unit," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, yang dipantau di Jakarta, Kamis (24/4).

Terkait kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan pemerintah, Menkeu belum menyebutkannya. Pasalnya, alokasi anggaran untuk 350 ribu unit tersebut masih dalam proses untuk dihitung. "Sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya kita akan hitung lagi," sambungnya.