Kolaborasi Tiga Kuasa: Pemodal, Pejabat, dan Elite Politik Meredam Masyarakat di Kelas Menengah - MENGGAPAI ASA

Kolaborasi Tiga Kuasa: Pemodal, Pejabat, dan Elite Politik Meredam Masyarakat di Kelas Menengah

Gambar terkait Kolusi Pemodal,Pejabat Pemerintah dan Elite Politik Bikin Masyarakat Terjebak di Kelas Menengah (dari Bing)

menggapaiasa.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, kemiskinan masyarakat Indonesia sulit dihapuskan lantaran kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok elite.

Menurut dia, kolusi antara kelompok elit seperti pemodal besar, pejabat pemerintah bahkan elite politik dianggap bahaya penguasaan negara. Sehingga masyarakat terjebak di kelas menengah.

Hal itu dia sampaikan saat berpidato di forum The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), Jumat (20/6/2025).

“Ada bahaya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dari apa yang kita anggap sebagai bahaya penguasaan negara,” kata Prabowo

“(Yakni) kolusi antara pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik. Pada akhirnya, kolusi antara kelompok ini tidak membuahkan hasil pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah,” tutur dia.

Prabowo menyebut, kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan. Hanya sebagian kecil yang menikmati hasil kekayaan. Sedangkan sosialisme murni menciptakan ketergantungan. Karenanya dia lebih memilih penggabungan dari keduanya.

"Sosialisme murni, seperti yang telah kita lihat, tidak berhasil. Itu utopia. Sosialisme murni, kita melihat banyak peluang dan banyak kasus, orang tidak mau bekerja,” ujar Prabowo.

Meski begitu, Prabowo mengaku Indonesia membutuhkan kreativitas kapitalisme dan inovasi sekaligus inisiatif untuk mengatasi kemiskinan, melalui intervensi pemerintah.

“Tetapi kita membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk campur tangan dan melindungi yang lemah,” sambungnya.

Untuk diketahui, Bank Dunia mengubah metode perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025. Standar baru menggunakan purchasing power parities (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. Perubahan ini berdampak besar terhadap data kemiskinan Indonesia.

Berdasarkan dokumen “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, jumlah penduduk miskin melonjak.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia per pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa. Dengan PPP 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 68,25 persen atau sekitar 194,67 juta orang. Sebelumnya, dengan PPP 2017, angka kemiskinan tercatat 60,25 persen atau 171,74 juta jiwa.

Posting Komentar untuk "Kolaborasi Tiga Kuasa: Pemodal, Pejabat, dan Elite Politik Meredam Masyarakat di Kelas Menengah"