Isu Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Muncul Kembali Setiap Musim Politik Menjadi Hangat

menggapaiasa.com.PRMN - Wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat kembali menghangat. Di tengah derasnya dukungan terhadap pembentukan provinsi baru seperti Bogor Raya, Cirebon Raya, dan Sukabumi Utara, muncul suara kritis dari kalangan pengamat politik yang mengingatkan publik akan siklus berulang isu ini.

Salah satunya datang dari Wawan Kurniawan, pengamat kebijakan publik dan politik lokal.

Dalam sebuah diskusi terbuka, Wawan menyebut bahwa isu pemekaran Jabar bukan hal baru, dan sudah berulang kali mencuat — terutama menjelang momen politik besar seperti Pemilu dan Pilkada.

Wawan Kurniawan: Isu Musiman yang Selalu Kembali

Menurut Wawan, selama dua dekade terakhir, pembahasan pemekaran wilayah di Jawa Barat selalu mengalami pola yang serupa: ramai dibicarakan menjelang kontestasi politik, namun kemudian meredup atau bahkan menghilang pasca pencoblosan.

“Isu pemekaran provinsi di Jawa Barat ini seperti lagu lama. Biasanya dimunculkan saat ada hajat politik, tapi minim tindak lanjut konkret setelah pemilu usai,” ujar Wawan.

Ia menambahkan bahwa hal ini sering kali dijadikan alat kampanye atau janji politik oleh para kandidat, tanpa komitmen kebijakan nyata yang berkelanjutan.

Latar Belakang Wacana Pemekaran Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi terpadat di Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai hampir 50 juta jiwa dan terdiri dari 27 kabupaten/kota. Banyak kalangan menilai bahwa beban administratif dan pemerintahan terlalu besar jika hanya ditangani oleh satu provinsi.

Dari sinilah muncul berbagai usulan pemekaran, seperti:

Provinsi Bogor Raya

Provinsi Cirebon Raya (atau Jawa Barat Timur)

Provinsi Sukabumi Utara

Provinsi Priangan Timur

Provinsi Purwasuka (Purwakarta-Subang-Karawang)

Wacana-wacana ini mendapat sambutan luas dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat, dengan alasan pemerataan pembangunan, efektivitas pelayanan publik, hingga penguatan identitas wilayah.

Fakta di Balik Lambatnya Realisasi

Meskipun gagasan pemekaran di Jawa Barat cukup matang dan memiliki dukungan lokal, kenyataannya tidak ada satu pun dari usulan tersebut yang terealisasi hingga kini. Salah satu hambatan utamanya adalah moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014.

Wawan menilai bahwa moratorium inilah yang sering luput dari perbincangan publik saat isu pemekaran kembali diangkat.

"Masyarakat perlu tahu bahwa tanpa pencabutan moratorium oleh pusat, sekuat apapun desakan dari daerah, pemekaran tidak akan terjadi. Tapi isu ini tetap diangkat karena punya daya jual politik,” tegasnya.

Dampak Jika Isu Dimainkan untuk Kepentingan Politik

Wawan Kurniawan juga mengingatkan bahwa manipulasi isu pemekaran demi keuntungan politik jangka pendek bisa berdampak buruk bagi kepercayaan publik. Masyarakat bisa merasa diombang-ambingkan oleh janji yang tidak kunjung terwujud, dan pada akhirnya menjadi apatis terhadap agenda politik lokal maupun nasional.

Selain itu, ia menyarankan agar pemekaran wilayah, jika benar-benar dianggap perlu, didorong melalui pendekatan kebijakan yang jangka panjang, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, bukan momentum politik. (Nayla)