Dwi Yasmanto, Anggota DPRD Jateng, Puji Usaha HMI Jateng-DIY Dorong Diskusi Hukum Mahasiswa

menggapaiasa.com – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terus menghidupkan kembali semangat diskusi hukum di kalangan mahasiswa, yang dinilai mulai meredup.

Upaya ini diwujudkan melalui forum bertajuk "Dialog Publik Permasalahan Hukum di Indonesia: Tantangan, Pengawasan, dan Upaya Reformasi" yang diselenggarakan di Front One HK Resort, Kota Semarang, Jumat (20/6/2025).

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Anggota DPRD Jawa Tengah Dwi Yasmanto, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah Muhammad Farhan, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Ahmad Suyono.

Acara dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader HMI, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta mahasiswa jurusan hukum dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang. Diskusi berlangsung interaktif dengan pemaparan dari para narasumber, dilanjutkan sesi tanya jawab yang dinamis.

Dalam sambutannya, Dwi Yasmanto yang juga menjadi keynote speaker , mengapresiasi inisiatif Badko HMI Jateng-DIY melalui Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang menggagas ruang dialog terbuka mengenai persoalan hukum.

“Diskusi seperti ini penting untuk membangun demokrasi dan memperkuat penegakan hukum. Hukum adalah fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun faktanya, pelaksanaan hukum di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada keadilan,” ujarnya.

Politisi yang juga merupakan alumni HMI itu menyoroti berbagai tantangan dalam penegakan hukum, salah satunya dominasi kekuasaan atas lembaga hukum. Ia mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam fungsi pengawasan agar marwah hukum tetap terjaga.

“Peran pengawasan sangat krusial. Keterlibatan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual harus ditingkatkan dalam mengawal reformasi hukum yang substantif,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Farhan dari Komisi Yudisial menjelaskan peran lembaganya dalam mengawasi integritas hakim. Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar keputusan hukum tidak terpengaruh kepentingan politik atau kekuasaan.

“KY bertugas memastikan hakim menjalankan fungsinya secara objektif dan adil. Kami berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan agar hukum benar-benar ditegakkan,” terang Farhan.

Senada dengan hal tersebut, Ahmad Suyono menyoroti kecenderungan produk hukum yang kerap berpihak pada kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal proses legislasi. Beberapa RUU strategis seperti RUU Perampasan Aset masih perlu pengawalan ketat agar tidak menyimpang dari kepentingan publik,” ungkapnya.

Kepala Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jateng-DIY, Billy Al Sabil, menyatakan bahwa forum ini bertujuan membangkitkan kembali budaya diskusi hukum yang kritis di kalangan mahasiswa.

“Forum ini adalah upaya kami untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan menghindarkan produk legislasi dari intervensi kekuasaan. Ke depan, kami akan fokus mengawal beberapa RUU penting seperti RUU KUHAP, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan,” jelas Billy.

Ia juga menambahkan bahwa Badko HMI Jateng-DIY akan menyelenggarakan sekolah advokasi bagi kader-kadernya sebagai langkah konkret memperkuat literasi dan gerakan hukum mahasiswa.

(***)