DPRD Marah karena Tingkat Lulusan Perguruan Tinggi di Sumbar Rendah, Jawaban Mahyeldi Bikin Heboh

menggapaiasa.com - DPRD Sumatera Barat mengkritik adanya peningkatan rendah pada presentase siswa SMA/SMK yang melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rekomendasi mereka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah untuk tahun anggaran 2024. Rekomendasi itu disampaikan selama sidang paripurna yang berlangsung beberapa waktu lalu oleh DPRD Sumbar.

Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 Abdul Rahman menyampaikan bahwa performa pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan masih kurang memuaskan untuk tahun 2024. Ada dua indeks aktivitas yang hasilnya sangat rendah, yaitu di bawah 90%. Indeks-indikasi tersebut mencakup persentase siswa sekolah menengah yang melanjutkan studi ke institusi pengajaran lanjutan serta proporsi kelulusan dari sekolah menengah yang berhasil masuk universitas.

"Di tahun 2024, hanya 42,16% dari lulusan pendidikan menengah yang meneruskan studi mereka ke institusi tinggi, dan persentase tersebut lebih rendah lagi ketika dibandingkan dengan 61,02% yang berhasil diterima di universitas atau kampus," ungkap Abdul Rahman.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman dalam kesempatan memimpin sidang pleno itu menekankan pada pihak pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait untuk menerapkan rekomendasi yang sudah disampaikan oleh DPRD berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Hasil Pengawasan (LKHPS) kepala daerah periode 2024 beserta rekomendasinya di tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggaraan tindak lanjut atas anjuran DPRD harus bukan sekadar formalitas, namun benar-benar dilakukan secara efektif supaya masalah-masalah serupa tak kembali timbul ke depannya.

Eviyandri juga menekankan bahwa setelah membahas LKPJ oleh Panitia Khusus, secara keseluruhan pelaksanaan pemerintahan daerah untuk tahun anggaran 2024 sudah berlangsung dengan sangat efektif. Ini terbukti dengan pencapaian target program serta indikator kinerja kegiatan sekitar 95% melebihi standarnya dan ada beberapa yang mencapai lebih dari 100%.

Berkenaan dengan pencapaian tersebut, DPRD selaku mitra penting menunjukkan penghargaannya yang besar kepada pemerintah daerah serta semua satuan kerja perangkat daerah atas usaha mereka dalam menjalankan kewajiban dengan tekun. Meskipun begitu, akan lebih baik jika kekurangan yang masih berlangsung mendapatkan fokus ekstra demi peningkatan manajemen pemerintahan di masa datang. "Agar pasti bahwa saran dari Laporan Keterangan Pertanggungan Jawab sudah diteruskan, saya mohon kepada pihak pemerintah daerah supaya memberitahu DPRD tentang kemajuannya setiap enam bulan sekali, dan bagi para ketua komisi, saya harap bisa ikut mengawasi implementasinya," jelas Eviyandri.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan bahwa pihak pemerintahan daerah lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan meneruskan seluruh saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemimpin Daerah tahun 2024 dan juga memberitahu kemajuan mereka kepada DPRD pada tiap akhir semester.

"Kontrol legislatif dari DPRD merupakan faktor utama untuk mencapai sukses dalam pembangunan lokal, harapan saya saran-saran yang telah disampaikan kepada kami bisa memperkuat pertanggungjawaban serta kerans Transparency pada pengelolaan pemerintah daerah kedepannya," katanya.

Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik. ***