5 Berita Paling Dicari: Informasi Terkini Tentang Absennya CPNS & PPPK 2025, Honorer Minta Istana Bertindak

menggapaiasa.com - JAKARTA - Salam pagi para penggemar menggapaiasa.com, pada kesempatan kali ini kita hadirkan berita terpopuler Sejak Senin (2/6), informasi terkini mengenai pengelolaan guru tidak banyak berubah. CPNS Dan setelah PPPK, aliansi honorer berupaya mendorong istana untuk bertindak cepat. Baca selengkapnya!

1. Tidak Ada Penerimaan CPNS & PPPK untuk 2025, Lalu Apa Untuk 2026?

Pemerintah Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pihak yang menghadapi defisit dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah Berdasarkan Kontrak Kerja. PPPK .

Walau begitu, BKPSDM Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa kurangnya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab setempat tidak berdampak pada efisiensi kerja pemerintah daerah tersebut.

Lihat lebih lanjut, ketuk tautan di bawah ini:

Belum ada perekrutan CPNS dan PPPK untuk tahun 2025, lantas bagaimana dengan tahun 2026?

2. Ini Adalah Sebuah Kasus PPKJ Serius yang Menghadapi Ancaman Hukuman Pemutusan Kontrakkerja

Tujuh ASN PNS Dan Pegawai Pemerintah Berdasarkan Kontrak Kerja (PPPK) dalam cakupan Pemkab Bantul, DI Yogyakarta, diklaim telah melanggar aturan secara serius.

Bagi PPKP yang melanggar disiplin, ancaman hukumannya adalah penghentian kontrakkerja.

"Di antara tujuh karyawan yang dimaksud, ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah Berkontrak (PPPK)," jelas Sekretaris Badan Kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul Triyanto saat berada di Bantul pada hari Sabtu, 31 Mei.

Lihat lebih lanjut, ketuk tautan di bawah ini:

Ini Adalah Sebuah Kasus Pelanggaran Serius PPKD yang Menghadapi Ancaman Sanksi Penghapusan Nama dari Daftar Pegawai

3. Aliansi R2 dan R3 Mendesak Istana: Status Memo Honorer untuk Prabowo Kapan Diselesaikan?

Koalisikan antara R2 dan R3 menyuarakan keprihatinan mengenai surat para pegawai non-PNS kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mencari informasi tentang kemajuan dari surat yang telah diajukan itu.

Jurubicara dari Koalisi gabungan R2 dan R3, Bahri Permana, menguraikan hal tersebut dalam memorandum. honorer Untuk Presiden menjadi pertarungan nasional dalam aksi volume dua pada tanggal 14 April 2025.

Mereka percaya dan penuh harapan bahwa memorandum tersebut akan membawa pesan tentang kekhawatiran, kesengsaraan, serta harapan dari para pegawai tidak tetap kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekretaris jadi menyampaikan bahwa isi memo tersebut adalah permintaan kami pada Presiden Prabowo yang tak dapat diserahkan secara langsung, namun perlu melewati KSP atau Setkab," ungkap Bahri saat diwawancara JPNN, Senin (2/6).

Lihat lebih lanjut, ketuk tautan di bawah ini:

Aliansi R2 dan R3 Mendesak Istana: Bagaimana Nasib Memo Honorer untuk Prabowo?

4. Informasi Baru dari DPR RI Tentang Pengelolaan Guru yang Dipindahkan ke Pusat, Semakin Tercermin

Ada info terbaru dari DPR RI mengenai manajemen guru yang dipindahkan ke tingkat nasional.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pemindahan wewenang pengelolaan guru dari pemerintah daerah ke tingkat nasional menjadi bagian dari diskusi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dia mengatakan bahwa terdapat berbagai permasalahan di wilayah tersebut berkaitan dengan pengelolaan guru. Hetifah memberikan contoh, yaitu tunjangan profesi guru (TPG) yang cara pembayarannya tidak seragam.

'Terdapat beberapa wilayah yang telah menerapkan TPG, namun jumlah tersebut masih terbatas. Dengan penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat, hal ini diharapkan akan menciptakan standarisasi di masa depan,' jelas Hetifah saat istirahat acara launching beasiswa untuk program doktoral para dosen pada hari Senin (2/6).

Lihat detail lebih lanjut, tekan tautan berikut:

Informasi Baru dari DPR RI tentang Pengelolaan Guru yang Diambil Alih oleh Pusat, Semakin Jelas

5. Keluar ke Jalanan, Kekuatan Buruh Mendorong Kejaksaan Menginvestigasi Secara Lengkap Kasus Sritex

Ribuan anggota dari Kelompok Pemuda Keadilan dan Serikat Buruh Sritex meredam gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta pada hari Senin, 2 Juni.

Mereka mendukung penyelesaian perkara suap dalam proses pengadaan kredit oleh sejumlah bank kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Massa memulai unjuk rasa Di kantor Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.00 WIB, ratusan peserta protes menghadirkan sebuah kendaraan berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengekspresikan tuntutan mereka.

Lihat lebih lanjut, ketuk tautan di bawah ini:

Keluar ke Jalanan, Serikat Buruh Mendorong KPK Selidiki Secara Mendalam Kasus Sritex