2,3 Juta Warga Siap Berpisah! Flores Raya Gemuruh, NTT di Persimpangan Sejarah Besar!

menggapaiasa.com.PRMN - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekali lagi menjadi pusat perhatian dalam arena politik nasional karena pembicaraan tentang pemisahan wilayah yang terus berkembang pesat. Sekitar 2,3 juta penduduk yang berada di Flores, Lembata, serta Alor dikabarkan bersiap untuk melepaskan diri dari pemerintah daerah induk guna mendirikan provinsi baru bernama Flores Raya. Meskipun gagasan ini sudah tidak asing lagi, saat ini dukungan dari publik maupun tokoh-tokoh setempat tampak lebih kuat dan padu dibanding sebelumnya.

Pada masa cepatnya laju globalisasi serta penuntutannya akan pembangunan merata, penduduk di daerah Flores beserta sekitarnya berpendapat bahwa upaya pelebaran wilayah tidak hanya berkaitan dengan aspek politik semata, melainkan suatu keharusan penting guna meningkatkan kemakmuran lebih pesat. Kesenjangan dalam proses pembangunan, kesulitan terhadap layanan umum, dan tingginya ketidakmampuan bersaing dari segi regional menjadi penyebab mayor atas hasrat warga untuk memiliki otonomi sendiri dalam hal pengelolaan administratif. Tindakan tersebut pun dipandang sebagai bagian dari pertarungan demi meletakkan ulang identitas budaya yang seringkali dirasa tak cukup dilibatkan pada agenda pembangunan provinsi.

Tentu saja, ide pembagian provinsi ini tidak bisa langsung direalisasikan begitu saja tanpa ada persyaratan maupun diskusi. Berbagai pihak mengkritisi dampak politik, ekonomi, dan sosial dari tindakan besar ini. Maka pertanyaannya adalah: Apakah Provinsi Flores Raya bakal jadi kenyataan, atau cuma sekadar topik yang berputar-putar setiap tahunnya?

Kenapa Rencana Pembagian Wilayah Semakin Kuat Lagi?

Kekuatan politik setempat dalam beberapa bulan belakangan ini memperlihatkan arus dukungan baru untuk mendirikan Provinsi Flores Besar. Hal ini semakin kuat dengan permintaan dari sejumlah pemuka adat, pejabat pemerintah lokal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta kalangan masyarakat umum yang mencari peningkatan nyata atas ketidakseimbangan pengembangan antara wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Perluasan area dianggap sebagai jawaban praktis untuk mengakselerasi kemajuan dalam bidang infrastruktur, pelayanan umum, serta peningkatan manajemen potensi lokal seperti wisata, nelayan, dan petani. Sebelumnya, berbagai kalangan sering kali merasakan bahwa bagian Timur Nusa Tenggara Timur mendapat lebih banyak fokus daripada wilayah Flores beserta sekelilingnya.

Karakteristik geografis yang mencakup berbagai pulau serta perbedaan akses di setiap daerah memberikan alasan kuat untuk melakukan pemekaran. Flores Raya dipercayai dapat lebih gesit dan spesifik dalam menyusun pengembangan sesuai dengan ciri khas masing-masing area dan pengetahuan tradisional setempat.

Pro dan Kontra: Harapan Atau Ancaman Bagi Integrasi?

Meskipun dukungan masyarakat tampak masif, wacana pemekaran ini juga menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian pengamat menilai pemekaran dapat mempercepat pelayanan publik, tetapi juga tidak sedikit yang mengkhawatirkan munculnya konflik baru terkait pembagian sumber daya, batas wilayah, dan integritas birokrasi.

Kelompok yang menentang pemekaran meyakini bahwa persoalan disparitas pengembangan seharusnya diatasi bukan dengan mendirikan provinsi tambahan, tetapi lewat perbaikan manajemen pemerintah agar menjadi lebih adil dan terkendali. Mereka cemas bahwa penciptaan provinsi baru bisa saja memberi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menghasilkan aparatur birokrasi baru yang kurang efektif.

Akan tetapi, dari sudut pandang pendukung pembentukan provinsi, Provinsi Flores Raya menjadi lambang pertempuran bersejarah serta penghargaan atas identitas budaya yang sering kali dikesampingkan. Mereka bukan saja mengincar struktur pemerintahan baru, namun juga kesempatan untuk menciptakan sesuatu bersama-sama dengan dan oleh masyarakat Flores itu sendiri.

Tahap dan Hambatan dalam Perjalanan menuju Provinsi Flores Besar

Dari segi prosedur, memecah sebuah propinsi bukan perkara mudah. Kementerian pusat perlu melaksanakan penilaian menyeluruh, mencakup analisis keberlanjutan dari aspek ekonomi, politik, dan sosialnya. Tambahan lagi, pembentukan baru ini mesti berdasar atas kesepakatan bersama di antara pihak otoritas lokal dengan nasional serta ditopang oleh aturan hukum yang tegas.

Kesulitan utamanya ialah mengonfirmasi bahwa proses pemekaran ini bukan sekadar arena untuk distribusi kekuatan politik, melainkan sungguh-sungguh membawa kemaslahatan kepada penduduknya. Pihak pemerintahan perlu menegaskan bahwa apabila Provinsi Flores Raya lahir, provinsi tersebut harus memiliki struktur birokrasi yang kokoh, kondisi finansial yang baik, dan sumber daya manusia yang handal agar bisa bertahan sendiri.

Persiapan infrastruktur utama, pembentukan ibu kota baru, serta penggabungan daerah merupakan elemen penting yang perlu dipertimbangkan secara teliti. Bila tidak diurus dengan seksama, proses pelebaran bisa mengakibatkan kemajuan terhenti atau perselisihan masyarakat di waktu mendatang.

Mendekati Masa Depan yang Lebih Adil?

Perluasan Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan Provinsi Kepulauan Flores tidak hanya semata-mata sebagai aspirasi birokratis, tetapi juga refleksi dari keinginan kuat penduduk untuk mencapai kemajuan substantil. Adanya dukungan atas gagasan tersebut mengindikasikan seberapa vital distribusi pembangunan merata di bagian timur Indonesia. Akan tetapi, tindakan seperti itu harus dilakukan secara cermat, memastikan partisipasi publik yang luas dan menjaga kesahihan pada tiap tahap pelaksanaannya.

Apabila diurus dengan tepat, Flores Besar bisa jadi teladan bagus tentang kesuksesan sebuah propinsi baru yang hadir berkat gairah setempat dan pertempuran lama rakyatnya. Tetapi bila dilakukan secara tergesa-gesa serta dipenuhi oleh ambisi politik singkat, maka besar kemungkinannya ide ini cuma bakal jadi entri dalam sejarah yang tak terealisasi. ****(Lisyah)