Syarat Pigai: Anak Nakal Dapat Diutamakan Masuk Barak Militer untuk Perubahan Behaviornya

menggapaiasa.com , Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai mendukung gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirimkan remaja berkelakuan buruk ke barak tentara guna pelaksanaan pembentukan karakter. Namun, dia menegaskan bahwa para pemuda tersebut sebaiknya tak dihadirkan dengan perlakukan keras. corporal punishment atau hukuman fisik.

Pigai menyebut bahwa perilaku menarik telinga atau membekap adalah jenis hukuman fizikal. "Mencubit telinga, memukul tubuh bagian lainnya seperti kaki agar menjadi lebih tertib, ini dikenal sebagai hukuman kekerasan." corporal punishment Pigai mengatakan hal tersebut di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 6 Mei 2025.

Menurut Pigai, hukuman fisik bertentangan dengan HAM. Karena itu, siswa yang dikirim ke barak militer tidak boleh mendapat hukuman fisik.

Namun demikian, Pigai memandang bahwa langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan murid-murid bermasalah ke barak tidak termasuk dalam kategori hukuman fisikal. Sebagai mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ia yakin metode pendekatan Pemprov Jawa Barat terhadap remaja-remaja tersebut bertujuan untuk merancang disiplin, mentalitas, serta sifat-sifat positif mereka. “Jadi hal itu bukan pelanggaran hak-hak manusia dan kami menyokong tindakan pemerintah Jawa Barat,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan ide untuk mengirim murid yang bandel ke barak tentara ketika merayakan ultah kota Depok yang ke-26 di Jawa Barat tanggal 25 April kemarin. Orang yang pernah jadi bupati Purwakarta itu menjelaskan bahwa program itu bakal dimulai bulan depan, Mei.

Dia menyatakan bahwa remaja dengan masalah, contohnya mereka yang enggan sekolah serta terlibat dalam lomba motosikal liar atau pertarungan antar kelompok, akan menjalani program pendidikan karakter bertema militer. Setelah dinyatakan telah bersikap baik, para pemuda tersebut akan diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing.

Dedi mewujudkan program ini dengan mengirim 69 murid yang dianggap bandel dari Purwakarta ke barak pada tanggal 1 Mei kemarin. Para orangtua siswa setuju terlebih dahulu dengan langkah pengembangan karakter bagi buah hatinya tersebut.

Natalius Pigai tidak memberikan jawaban langsung tentang bagaimana Kementerian HAM akan memantau program Dedi Mulyadi. Pigai hanya menyebut bahwa pihak berwenang akan melakukan pemantauan serta menyarankan hal-hal positif untuk implementasi program tersebut.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menginginkan agar Dedi Mulyadi mempertimbangkan kembali pelaksanaan program tersebut. "Sesungguhnya hal ini bukan merupakan tanggung jawab TNI untuk menyelenggarakan pendidikan," kata dia. civic education ," ujar Atnike saat ditemui setelah acara di kantor Komnas HAM, Jumat kemarin.

Daniel Ahmad Fajri menyumbang pada penyusunan artikel ini