PDIP Keluar, Dedi Mulyadi Acuhkan: Ini Haknya Siapa Saja

PIKIRAN RAKYAT - Menanggapi aksi walk out Yang dijalankan oleh Fraksi PDIP Perjuangan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menganggap bahwa tindakan yang terjadi dalam sidang pembicaraan dua RUU itu adalah bagian dari kewenangan para anggota DPR.

Dedi tampaknya tak menganggap penting pandangan anggota legislatif dari partai sapi bermoncong putih tersebut.

Hal tersebut merupakan hak bagi setiap individu. walk out "Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak, termasuk tiap partai politik dan fraksi yang boleh mengutarakan semua kepentingannya secara penuh," jelas Dedi saat ditemui terpisah di Gedung Pakuan pada hari Jumat, 16 Mei 2025.

Walk out dari PDIP disebabkan oleh pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Gedung Negara Cirebon pada tanggal 7 Mei 2025 kemarin.

Doni Maradona Hutabarat, seorang anggota dewan dari PDIP, mengkritisi pernyataan Gubernur Dedi yang dinilainya mencemarkan nama baik badan legeslatif dan menyakiti martabat DPRD Jawa Barat. Karena itu, Dedy Mulyadi diharapkan memberikan penjelasan.

"Pernyataan Gubernur pada acara Musrenbang di Cirebon beberapa waktu yang lalu membuat kami merasa tersinggung terhadap institusi ini. Hal ini tidak berhubungan dengan masalah personal, melainkan berkaitan dengan martabat DPRD sebagai wakil dari masyarakat," jelas Doni ketika sedang mengadakan sidang paripurna.

DPRD Jabar dianggap direndahkan

Pada saat yang sama, anggota fraksi PDI Perjuangan Memo Hermawan menyatakan dengan tegas walk out hal tersebut guna mempertahankan martabat DPRD Jawa Barat yang dinilai tak terlihat oleh Gubernur Jawa Barat.

"Merasa sedih DPRD dihina dan dipermain-mainkan, oleh karena itu kita harus bertindak ini kepada pemimpin agar menyelenggarakan interpelasi dan meminta penjelasan dari gubernur. Kita mendukung DPRD bukannya fraksi," katanya setelah sidang paripurna tersebut.

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat seharusnya mengikutsertakan DPRD Jawa Barat dalam setiap keputusan yang diambil. Ini penting karena legislatif berperan sebagai wakil dari semua rakyat Jawa Barat.

Di samping itu, menurut Memo, eksekutif dan legislatif perlu bekerja bersama untuk mengembangkan daerah Jawa Barat. Mereka sebaiknya tidak saling merendahkan.

Pada kesempatan Musrenbang di Cirebon, Dedi sempat mengulas tentang proyek konstruksi di hadapan para kepala desa dari Jawa Barat. Dia menegaskan waktu itu bahwa ketika mengerjakan sesuatu, ia tak mempertimbangkan alokasi dana; asalkan bisa beroperasional dan terealisasi.

"Duit mah menunjukkannya, rejeki juga demikian karena saya percaya bahwa menjadi pemimpin tidak perlu selalu memiliki banyak uang," ungkap Dedi saat berpidato.

"Mengapa dahulu para raja tidak membuat APBD, sedangkan VOC mendirikan bangunan pemerintahan di Cirebon tanpa adanya persetujuan dari DPR," katanya.

Dia menekankan pula bahwa kerjasama tidak harus ditafsirkan sebagai sekadar bertemu, mengadakan rapat tentang sidang pertama, kedua, dan ketiga. Kerjasama terjadi saat adanya langkah cepat untuk kemanusiaan, keadilan serta masyarakat, di mana semuanya bekerja sama.

"Setidaknya berdoa, atau paling tidak diam, dan jika ingin bicara silakan berkata apa saja," katanya.