Mensos dan PBNU Geguruh Usulan Dedi Mulyadi: Vasektomi Bukan Syarat untuk Mendapat Bansos

menggapaiasa.com – Usulan dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, yang menyarankan bahwa persyaratan untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) harus melakukan vasektomi, telah ditolak oleh para petinggi pemerintahan serta organisasi-organisasi keagamaan.

Vasektomi merupakan metode kontrasepsi untuk pria yang melibatkan penutupan atau pengikatan tabung yang mengangkut sperma menuju cairan ejakulasi. Prosedur ini memiliki risiko yang rendah dan umumnya bisa dijalankan sebagai tindakan ambulatorium menggunakan bius lokal.

Penolakan tersebut berasal dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf serta Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Jika dipaksakan, maka itu tidak diperbolehkan. Ini hanyalah sebuah usulan. Menurut saya, ini belum lebih dari sekedar ide," ujar Saifullah Yusuf pada hari Sabtu, 3 Mei 2025.

Berdasarkan pendapat Saifullah, program bansos diimplementasikan guna memberi perlindungan serta memperbaiki standar kehidupan bagi masyarakat yang berisiko tinggi. Setiap bentuk bantuan ini memiliki syarat spesifiknya sendiri, misalnya untuk wanita hamil, balita, lanjut usia, dan orang dengan disabilitas.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB), yang telah berlangsung selama beberapa dekade, tetap tidak bersifat paksa.

"Program Keluarga Berencana tersebut telah berlangsung cukup lama dan hanyalah bersifat sebagai himbauan. Tidak terdapat elemen kepaksaan," ujar Saifullah.

PBNU Menolak

Ahmad Fahrur Rozi mengatakan bahwa PBNU tidak setuju dengan ide Dedi Mulyadi yang menyarankan agar penerima bantuan sosial harus menjalani tindakan vasektomi terlebih dahulu.

"Kami tidak mendukung pemaksaan vasektomi untuk penerima bansos," kata Fahrur kepada media, Sabtu (3/5/2025).

Di samping itu, beberapa ahli agama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan vasektomi sebagai haram, tetapi sekelompok ahli agama lainnya berpendapat bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori mubah (diperbolehkan).

"Fasektomi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama; sebagian besar menilainya haram jika bertujuan untuk mencegah kelahiran sepenuhnya. Namun, metode kontrasepsi lain dipandang halal," jelas Fahrur.

Kepala Ponpes ANNUR 1 Bululawang, Malang, Jawa Timur mengatakan bahwa pihak pemerintahan tidak dapat memaksakan warga untuk menjalani prosedur vasektomi.

Fahrur mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak memaksakan tindakan vasektomi karena hal tersebut berhubungan dengan aturan tentang kehalalan atau keterlarangan yang dipandang hormat oleh keyakinan masing-masing warga negara Indonesia.

Dia menyarankan, pemerintah sebaiknya hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program Keluarga Berencana. "Menurut saya hal tersebut perlu diperhitungkan, bila pemerintah ingin menyediakan bantuan sosial cukup dimulai dari program KB saja," ungkap Fahrur.

Pengendalian Kelahiran

Ide yang diajukan oleh Dedi Mulyadi supaya vasektomi dijadikan persyaratan menerima Bansos didasari pada pikirannya bahwa angka kelahiran dalam lingkup keluarga kurang mampu harus dikelola dengan baik serta untuk menjamin pembagian bantuan dari pemerintah berlangsung secara merata.

"Bantuan dari pemerintah selanjutnya akan disatukan dengan program Keluarga Berencana (KB). Harap pastikan bahwa jika kesehatan dan kelahiran telah ditanggung oleh negara, maka jangan biarkan ukuran jumlah anggota keluarga pun menjadi tanggungan negara juga," ungkap Dedi pada hari Selasa (29/4/2025).

Ide yang diajukan oleh Dedi Mulyadi ini muncul, di antara alasan-alasannya adalah bahwa ia menyaksikan banyak keluarga tidak mampu melakukan persalinan lewat cara bedah Caesar, meskipun harganya cukup mahal yaitu sekitar Rp 25 juta untuk setiap prosedur.

Kontrol populasi di Indonesia sebenarnya penting dan sudah berlangsung cukup lama melalui program Keluarga Berencana yang dimulai tahun 1967.

Setelah mencapai kesuksesan, program Keluarga Berencana mulai menurun popularitasnya pada era Reformasi tahun 1998, menyebabkan angka kelahiran di Indonesia meningkat secara signifikan.*