Konflik India-Pakistan: Di Balik 70 Tahun Perang yang tak Pernah Berhenti

menggapaiasa.com - Sejak pembagian India Britania pada tahun 1947, India dan Pakistan sudah terjerumus ke dalam pelbagai pertikaian yang utamanya melibatkan daerah Kashmir.

Kashmir adalah suatu daerah yang berada di sektor utara dari subbenua India, tepatnya di perbatasan tiga negeri yakni India, Pakistan, dan China. Dari saat pembagian pada tahun 1947, Kashmir telah menjadi area perselisihan geopolitis yang belum terselesaikan sampai hari ini.

Demografi Kashmir didominasi oleh sebagian besar populasi Muslim, khususnya di daerah Lembah Kashmir yang dikelola India. Ini membuat Kashmir unik dibandingkan dengan perselisihan wilayah lainnya dan rentan akan konflik.

Daerah Kashmir yang kontroversial saat ini sudah dibagi menjadi tiga sektor utama: Jammu, Kashmir, dan Ladakh di bawah kendali India. Sementara itu, Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan berada di bawah kekuasaan Pakistan, dan Aksai Chin dikontrol oleh Tiongkok.

Populasi di wilayah ini didominasi oleh umat Islam, namun dari awal diperintah oleh para pemimpin Hindu dengan gelar Maharaja. Ketika terjadi pembagian India dan Pakistan pada tahun 1947, Kashmir diketuai oleh seorang maharaja beragama Hindu yang bernama Hari Singh.

Walaupun sebagian besar penduduknya beragama Islam dan lokasinya lebih dekat ke arah Pakistan, Hari Singh memutuskan untuk menjaga kemerdekaannya dan menolak agar daerahnya menjadi bagian dari baik India maupun Pakistan.

Tetapi, saat daerahnya dilanda serangan oleh tentara yang dibantu Pakistan, dia mengajukan permohonan bantuan kepada TNI India dan sebagai ganti menerima pertolongan tersebut, tanda tangannya pun dicatat pada suatu perjanjian untuk resmi menjadi bagian dari India.

Menjawab hal tersebut, Pakistan secara terbuka menyatakan penolakan atas putusan itu. Ini merupakan titik awal perselisihan antara India dan Pakistan mengenai Kashmir yang sampai sekarang kerap kali muncul kembali.

Kondisi makin kompleks lantaran aspek keagamaan dan nasionalisme turut mempengaruhi penyelesaian perselisihan ini. Warga Muslim di Kashmir kerap kali merasa kurang tersentuh oleh otoritas pemerintah India yang berdominasi umat Hindu.

Sebaliknya, Pakistan menyatakan bahwa Kashmir pada dasarnya merupakan bagian dari negerinya berdasarkan persamaan keagamaan. Raja Kashmir waktu itu, Hari Singh, memutuskan untuk bersatu dengan India, hal ini menimbulkan kemarahan di Pakistan dan menjadi awal Perang Indo-Pakistan Pertama.

Konflik tersebut berakhir di tahun 1949 dengan penciptaan Garis Gencatan Senjata (Line of Control/LoC) yang mempartisi Kashmir menjadi dua bagian Administrasi.

Tension continued with another major war occurring in 1965 and 1971. The conflict in 1971 led to the independence of Bangladesh, which was formerly East Pakistan.

Terjadi pada tahun 1999, permusuhan kembali meluap dalam Perang Kargil saat tentara Pakistan menyeberang masuk ke daerah yang dikendalikan India di Kashmir, terutama di area gunung berapi yang penting sepanjang Garis Kontrol (LoC).

Di tahun 2019, pihak berwenang di India menghapus status istimewa Jammu dan Kashmir, suatu kondisi yang dulunya melimpahkan autonomi spesial bagi daerah itu. Tindakan ini menyulut penolakan serta mendorong tensi lebih tinggi antara India dan Pakistan, negara yang tidak setuju dengan putusan tersebut.

Pertempuran masih terjadi sampai bulan April tahun 2025, saat penyerangan oleh milisi di Pahalgam, Kashmir, mengakibatkan 26 korban tewas. India menyatakan tuduhan kepada Pakistan bahwa negara itu mensupport grup milisi yang menjadi dalang dari insiden ini; walaupun demikian, Pakistan menyangkal adanya partisipasi mereka dalam kejadian tersebut.

Sebagai balasan, India menggelar "Operasi Sindoor," yaitu serangan udara ke sembilan titik di daerah Pakistan dan Kashmir yang dikendalikan oleh Pakistan.

Pakistan mengecam serangan tersebut sebagai "tindakan perang" dan berjanji untuk membalas. Akibatnya, hubungan diplomatik antara kedua negara semakin memburuk.

Meskipun terdapat tekanan internasional dari Amerika Serikat hingga Tiongkok untuk mendorong de-eskalasi, tetap saja situasi semakin tegang.

Kedua negara, yang memiliki senjata nuklir, terus bersitegang, dan risiko kesalahan perhitungan yang dapat memicu konflik lebih besar kian tinggi.