Enam Jenderal Awasi PSU di Palopo

menggapaiasa.com - Ini adalah acara politik yang paling mendapat perhatian nasional dalam seminggu ini.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilwali di Palopo dipantaunya oleh enam jenderal.

PSU Pilkada Wali Kota Palopo untuk pertama kalinya digelar di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, acara ini hanya berlangsung secara parsial di beberapa Tempat Penghitungan Suara (TPS).

PSU dijalankan di 260 TPS pada hari Sabtu (24/5/2025), yang berarti sekitar 72 jam lagi.

Pemenang pun dengan mudah teridentifikasi pada sore hari berdasarkan hasil perhitungan awal.

Di samping itu, riwayat acara politik berkelip tahunan di Palopo cukup memanas.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, serta Pangkoopsud II Makassar Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak direncanakan untuk tiba di Palopo pada hari ini, Kamis (22/5/2025).

Termasuk Danlantamal VI Makassar Brigjen TNI Wahyudi, Kabinda Sulsel Brigjen TNI Dwi Surjatmodjo, serta Danrem 141/TP Bone Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan.

"Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, serta Danlantamal memastikan kedatangannya esok hari (pada hari ini) sampai dengan proses penghitungan suara selesai," ujar Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Rabu (21/5/2025).

Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memulai pekerjaan mereka di kota Palopo.

Mereka tiba untuk mengantar logistik PSN ke sembilan kecamatan dan kemudian memeriksa persiapan TPS satu hari sebelum pencoblosan.

Besoknya, mengawasi proses pencoblosan.

Terpisah, Kasihumas Polres Palopo AKP Supriadi mengungkapkan bahwa untuk mencegah gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat, sekitar 1.736 personil gabungan telah dideploy.

Berikut rincian detailnya: 306 orang dari kepolisian Resor Palopo, sebanyak 300 pasukan yang dioperasikan secara luar biasa atau dikenal dengan singkatan BKO dari Polda Sulawesi Selatan, total 350 tentara TNI, 260 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan terakhir ada 520 petugas pemadam masyarakat (linmas) sebagai bentuk pengamanan tambahan.

"Setiap TPS ada dua Linmas yang bertugas," ujarnya.

Menginjak hari damai, Bawaslu bersama dengan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Palopo menghapuskan media kampanye milik paslon di berbagai tempat.

Kepala Satpol PP Palopo Andi Farid Baso Rachim menyebutkan bahwa 16 anggota yang terbagi dalam dua kelompok dikerahkan untuk membersihkan baliho dan spanduk pasangan calon.

"Hasil dari pembersihan tersebut adalah lima billboards, Lima spanduk, lima banner, serta tujuh bendera partai yang telah dilepas," ujarnya.

Komisioner KPU Sulsel Hasruddin Husain menyerukan agar semua area di Kota Palopo bebas dari alat peraga kampanye.

Dia menyebutkan bahwa pembahasan tentang pengawasan APK sudah dilakukan dalam dua rapat terakhir dengan berbagai pihak yang berkaitan, termasuk sebelum masa kampanye dimulai dan mendekati hari pencoblosan.

"Setiap atribut kampanye harus disusun. Pada tanggal 20 kemarin tersebut seharusnya telah dicabut semua," tandasnya.

Menurut dia, alat sosialisasi yang tak sesuai dengan peraturan juga diikuti tindakan lanjutan oleh KPU bersama Bawaslu.

Dia menginginkan semua pihak untuk memelihara ketenangan dan tidak melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun selama masa damai.

"Pasti akan menghadapi hukuman jika terdapat pelanggaran, mungkin berupa sanksi administratif. Namun yang penting, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran," tegasnya.

Tidak ada kegiatan kampanye diizinkan selama masa tenang.

Semua aktivitas kampanye serta susunan tim resmi sudah selesai. Hasrudin menegaskan kepada semua calon pasangan dan pendukung agar tidak melancarkan praktik politik uang.

Waktu tenang adalah periode di mana para pemilih diberikan kesempatan untuk memikirkan pilihan mereka tanpa adanya gangguan atau godaan berupa imbalan materi dari siapun juga.

"Masa kampanye telah usai, dan tugas tim kampanye pun berakhir," jelasnya.

Satpol PP Sulsel

Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari Pemerintah Provinsi Sulsel mengirimkan satu pleton yang terdiri atas 58 anggota tim tugas spesial Sawerigading menuju Kota Palopo.

Pelepasan tersebut diamati Pj Wali Kota Palopo Firmanza DP di area Lakipadada, Residensi Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (21/5/2025).

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengutamkan kebutuhan netralitas, profesionalisme, serta respon yang tepat dan cepat untuk memelihara proses demokrasi di Kota Palopo.

Saya mengharapkan semua anggota Satpol PP untuk mendukung tugas Bawaslu serta pemerintah dalam menjaga situasi yang aman.

"Bila terdapat pelanggaran atau kesalahan, termasuk melibatkan pegawai negeri sipil, lurah, atau pihak berwenang lainnya, laporlah dengan cepat dan tangani sesuai peraturan," tegas Andi Sudirman.

Andi Sudirman juga menggarisbawahi kebutuhan untuk mencegah tindakan korupsi dalam bentuk politik uang layaknya serangan fajar.

Karena itu, praktik politik uang menghancurkan kualitas demokrasi dan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

"Kami menginginkan Pemilihan Walikota Palopo agar berlangsung dengan transparansi, kejujuran, serta kesetaraan. Tak terdapat tempat bagi praktik suap dalam politik. Gunakan ini sebagai teladan pemilihan yang dapat dipuji," katanya.

Andi Sudirman mengharapkan agar Satgas memahami sepenuhnya aspek keamanan di lokasi, termasuk batasan-batasan atas tindakan-tindakan yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan.

"Sebaiknya kita mengambil tindakan pencegahan. Hubungi masyarakat dan bangun komunikasi yang efektif," ujarnya,