Dedi Mulyadi Jadikan Bogor Creative Center Sebagai Kantor SAMSAT, Komunitas Kreatif Sangat kecewa

menggapaiasa.com Tindakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menentukan untuk mentransformasi Gedung Bogor Creative Center (BCC) menjadi lokasi pelayanan pengenaan cukai atas Kendaraan bermotor alias Kanto Samsat, mendapat kritik pedas dari kalangan seniman dan pebisnis kreatif di Kota Bogor.

Pengambilan keputusan tersebut dinilai sebagai sikap mengesampingkan area bagi ekspresi publik yang tadinya dirancang untuk mendukung aktifitas seni serta kreativitas generasi muda.

Menghadapi kritik yang datang dari beragam pihak, Dedi menjelaskan tentang sebab dibalikknya penggunaan gedung itu. Dia menegaskan bahwa struktur tersebut sudah cukup lama kurang dioptimalkan dalam fungsinya.

Saat bersuara, Dedi menyebutkan bahwa BCC sudah lama tidak memiliki aktivitas dan terabaikan, sehingga dinilai kurang memberi dampak signifikan kepada masyarakat sekitar.

"Sampai sekarang, gedung tersebut ditinggalkan tanpa perawatan atau penggunaan. Mengingat bahwa ia tak berguna dan berubah menjadi sebuah struktur hampa, mengapa kita tidak menjadikannya sebagai fasilitas umum? Saat ini, tempat yang tadinya sia-sia dapat difungsikan demi kemaslahatan warga," jelas Dedi ketika dijumpai oleh para wartawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025.

Sebab Dedi Mulyadi Ubah Bogor Creative Center menjadi Gedung Baru

Dodi menyatakan bahwa menggunakan bangunan itu untuk kebutuhan Samsat dapat meringankan antrian panjang serta kemacetan yang biasa terjadi di tempat lama.

Dia pun mengklarifikasi bahwa aset bangunan itu dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga penataan area bisa disesuaikan sesuai dengan prioritas layanan publik yang lebih tinggi.

"Gubernur memiliki hak dalam mengatur penggunaan harta milik daerah. Tentunya tujuan ini adalah demi keuntungan publik yang lebih besar. Saya juga berniat merombak area tersebut agar menjadi lebih baik karena tempat ini nantinya akan jadi kantor bagi saya," katanya.

Dia juga menggarisbawahi kejadian serupa yang terdapat di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat, tempat pusat kreatif justru ditinggalkan dan tidak ada aktifitas penting yang berlangsung.

Dedi mengkritik situasi itu, karena ia berpendapat bahwa ada banyak area yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bermanfaat justru tidak digunakan dengan baik sama sekali.

"Pusat kreatif di beberapa daerah kurang mendapat kunjungan. Banyak pusat tersebut dibangun tetapi pada akhirnya menjadi tidak terpakai. Alih-alih membiarkannya demikian, bukankah akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan warga setempat, misalnya sebagai tempat pembayaran pajak?" ungkap Dedi.

Meskipun terdapat penolakan dari sejumlah pihak, terutama para seniman dan komunitas kreatif setempat, Dedi menggarisbawahi bahwa kritikan adalah elemen penting dalam proses demokrasi.

Tetapi, dia juga mengharapkan agar masyarakat dapat menilai situasi dengan cara yang obyektif, khususnya tentang penggunaan lahan yang sebelumnya belum optimal.

"Tentu boleh saja jika ada keberatan, ini adalah hak individu. Namun marilah kita menghadap kenyataan dengan jujur bahwa pusat kreatif tersebut telah lama ditinggalkan. Jika saat ini dapat difungsikan untuk menyediakan layanan yang sangat diinginkan oleh masyarakat, menurut pendapatku hal itu merupakan tindakan yang bijak," tutupnya.

Selanjutnya, Dedi bertujuan untuk membuktikan bahwa kebijakannya didasarkan pada keperluan aktual warga setempat dan tidak semata-mata merupakan putusan tunggal tanpa konsultasi.

Dia menekankan bahwa setiap langkah yang diambilnya dalam kapasitas sebagai pemimpin daerah ditujukan untuk memperbaiki layanan masyarakat dan mengoptimalisasi penggunaan harta benda milik pemerintah lokal. ***