Hadapi Kebijakan AS, Pakar Sarankan Inovasi Teknologi Sebagai Solusi

menggapaiasa.com , Jakarta - Keputusan mengenai peningkatan harga yang diimplementasikan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump Berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lebih-lebih dalam bidang-bidang yang bergantung pada pengeksporan produk seperti textiles, elektronik, serta otomotif. produk digital lainnya.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi menilai bahwa pemberlakuan tarif impor timbal balik sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia dapat menjadi pukulan berat bagi sektor-sektor tersebut. “Yang terkena dampak langsung adalah pabrik tekstil, elektronik, dan otomotif. Karena AS adalah salah satu pasar utama Indonesia,” kata Heru ketika dihubungi Tempo, Senin, 7 April 2025.

Menurut Heru, industri tekstil dan otomotif diprediksi mengalami kesulitan yang dapat membawa dampak PHK masal. Ia menjelaskan bahwa hal ini bisa merusak kemampuan konsumen dalam melakukan pembelian. "Pemutusan hubungan kerja tersebut akan berpengaruh terhadap kekuatan belanja publik, bahkan hingga ke bidang seperti perangkat mobile serta jasa telekomunikasi atau koneksi internet," imbuhnya.

Di samping itu, Heru juga menggarisbawahi potensi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mungkin memperparah situasi sektor teknologi dan telekomunikasi lokal. "Ambang batas psikologis kami berada di kisaran Rp 17ribu. Jika titik tersebut dilewati, sepertinya level Rp 20ribu untuk satu dolar pun bakal ikut tertembus. Hal ini pastinya akan memiliki dampak pada usaha-usaha di bidang telekomunikasi serta jaringan internet di tanah air," ujarnya.

Heru menduga bahwa banyak proyek akan terhenti dan kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok akibat beberapa proyek menggunakan peralatan impor, sehingga nilainya berfluktuasi sesuai dengan nilai tukar rupiah. "Hal serupa juga berlaku bagi biaya perlengkapan komunikasi," tambah Heru.

Semua ini merupakan peringatan tentang kemungkinan adanya krisis ekonomi, social, serta politik yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Perlu diantisipasi dengan baik. Pihak berwenang seharusnya meningkatkan metode komunikasi dan manajemen dalam pelaksanaan pemerintahan," ungkap Heru. Dia juga mengadvokasikan pentingnya melakukan penyesuaian struktural pada kabinet dan merencanakan ulang alokasi dana.

Namun Heru menyadari bahwa masih ada kesempatan yang dapat dieksplorasikan oleh Indonesia dalam kondisi saat ini, terlebih lagi pada bidang teknologi serta digital. "Kemungkinannya adalah kita perlu menghasilkan banyak ide baru, mengurangi impor, dan membangun produk lokal untuk digunakan di dalam negeri."

Sektor sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan aturan tariff impor baru dengan nama 'Reciprocal Tariffs' pada tanggal 2 April 2025. Aturan tersebut bakal menerapkan bea masukan ekstra bagi barang-barang import berasal dari beragam negeri, tanpa terlepas dari beberapa negara di wilayah Asia seperti hal-nya Indonesia.

Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan bea masuk minimal sebesar 10% bagi seluruh barang impor. Tambahan pada hal tersebut, beberapa negeri spesifik bakal dijatuhkan dengan tarif balasan yang lebih berat dalam rangka kebijakan terbaru ini. Kamboja menempati posisi pertama sebagai negara Asia yang harus membayar tarif tertinggi yaitu 49%, disusul oleh Indonesia dengan angkanya mencapai 32%.